Home Palu Pemkot Minta Dukungan TNI-Polri Soal Warga yang Membangun Hunian di Zona Merah

Pemkot Minta Dukungan TNI-Polri Soal Warga yang Membangun Hunian di Zona Merah

161
PERTEMUAN - Walikota Palu, Hidayat M.Si saat menemui perwakilan JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) di ruang kerjanya, Selasa, 7 Mei 2019. (Foto: Yusuf Bj/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id –  Menindaklanjuti pernyataan Menkopolhukam RI, Wiranto soal pemberian sanksi bagi masyarakat yang enggan di relokasi dan bersikeras membangun hunian di wilayah zona merah bencana, Walikota Palu, Hidayat mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri.

“Beberapa kali saya sudah memerintahkan lurah dan camat untuk mengimbau warganya agar tidak membangun hunian di zona merah bencana, bahkan kami sudah memasang spanduk pelarangan tersebut, namun sampai sekarang tetap tidak dipatuhi masyarakat,” kata Walikota Hidayat saat konferensi pers di Ruang Bantaya, Kantor Walikota Palu beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat internal terkait hal itu.

“Dalam waktu dekat saya akan melakukan rapat internal dengan pihak TNI-Polri terkait hal ini, kemungkinan besar melibatkan Pemprov. Insya Allah masalah ini segera selesai,” katanya.

Walikota Palu, Hidayat M.Si mengungkapkan adanya dana stimulan, jaminan hidup dan santunan dukan bagi korban bencana di Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) karena lobi Pemerintah Kota Palu pada BNPB Pusat.

“Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu saya ungkapkan, karena menurut agama bersifat riya. Namun ini semua untuk menepis beragam fitnah yang terjadi di tengah masyarakat. Saya ingin masyarakat Kota Palu kembali nyaman dan tenang pascabencana tahun lalu,” kata Walikota Hidayat.

“Beberapa bulan pascabencana, saya menghadap Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo. Beliau didampingi juga oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat. Pada waktu itu saya curhat soal susahnya perekonomian masyarakat Kota Palu pascabencana, khususnya bagi warga yang terdampak. Doni Monardo kemudian memberikan saran bahwa ada dana hibah luar negeri sebesar Rp250 miliar yang masuk ke BNPB Pusat, dia minta kepada saya untuk menggunakan uang ini dan cepat mengurus syarat-syaratnya. Kepala BNPB katakan kepada saya, tolong Pak Walikota hubungi bupati-bupati kabupaten terdampak soal ini. Setelah pertemuan itu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi langsung saya hubungi bahwa ada bantuan dana yang akan turun,” katanya lagi.

Walikota Hidayat mengungkapkan bahwa dana tersebutlah yang digunakan untuk pemberian bantuan dana stimulan, jaminan hidup dan santunan duka bagi korban bencana di Pasigala.

“Jadi saya minta tolong, jangan mengatakan di media sosial atau media lainnya bahwa Pemerintah Kota Palu tidur dalam penanganan bencana ini, karena hal itu meresahkan masyarakat,” katanya.

Walikota Hidayat juga mengatakan penyaluran santunan duka tahap 1 juga sudah dilakukan oleh pihaknya.

“Saat ini Dukcapil Palu sedang melakukan validasi data untuk pengucuran dana stimulan tahap 1 dan santunan duka tahap 2. Para staf Dukcapil Palu begadang, lembur mengerjakan ini. Kami biayai mereka untuk lembur demi santunan duka dan dana stimulan ini turun secepatnya kepada masyarakat Kota Palu,” katanya.

Walikota Hidayat juga mengungkapkan, dirinya telah meminta kepada kepada LO Kemendagri RI untuk jangan terlalu membatasi pengadaan blangko untuk daerah terdampak bencana di Indonesia, termasuk Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala).

“Saya ketemu LO kementerian beberapa waktu lalu, dan saya minta tolong untuk menyampaikan pesan kepada Mendagri agar tidak membatasi blangko untuk daerah terdampak bencana, khususnya Kota Palu. Karena hal ini untuk percepatan penanganan bencana. Ini sudah saya minta khusus,” kata Walikota Hidayat.

Menurutnya, segala bantuan baik itu dana stimulan, Jadup maupun santunan duka syaratnya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Reporter: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here