Home Sigi

Pembangunan Huntap Jangan sampai Mangkrak

200
BANGUN HUNTAP - Menko Polhukam RI Wiranto didampingi Sekprov Sulawesi Tengah H Hidayat Lamakarate meletakkan batu pertama pembangunan 1.000 unit hunian tetap di Desa Pombewe Kabupaten Sigi, Senin, 1 Juli 2019. (Foto: Pataruddin/ Metrosulawesi)
  • Wiranto Minta Libatkan Pengusaha Lokal

Sigi, Metrosulawesi.id – Menko Polhukam RI Wiranto melakukan peletakan batu pertama pembangunan 1.500 unit hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sulteng. Pembangunan Huntap bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi diharapkan tidak sampai mangkrak.

“Jangan sampai ikut-ikutan yang dulu, peletakan batu pertama bagus dan rapi, tapi akhirnya lupa, mangkrak, karena hanya terpaku pada groundbreaking yang megah. Ini hanya rangsangan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama agar semua rancangan kita untuk membangun huntap bagi masyarakat dapat tercapai,” kata Wiranto usai melakukan peletakan batu pertama Huntap di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, Senin, 1 Juli 2019.

Wiranto berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas dukungannya.

“Saya berharap yayasan lain juga membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan hunian tetap,” ujar Wiranto.

Wiranto berharap pembangunan huntap dapat dilakukan sesuai dengan jadwal hingga dua tahun ke depan.

Wiranto menegaskan agar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana di Sulawesi Tengah agar melibatkan pengusaha lokal. Itu penting agar uang tidak beredar keluar dan bisa membantu perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Juga menghidupi pengusaha-pengusaha lokal yang kehilangan pekerjaan.

“Itu juga sudah ditegaskan Presiden agar melibatkan pengusaha lokal. Kita berharap dengan melibatkan pengusaha lokal dan masyarakat bisa membantu perekonomian masyarakat,” kata Wiranto.

Dalam sambutannya, Wiranto mengatakan posisi Indonesia dan kbhususnya Sulawesi Tengah itu pada areal Ring of Fire. Sehingga harus terus meningkatkan kewaspadaan akan datangnya bencana.

“Kita berharap tidak ada lagi bencana,” ujar Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga menyampaikan kepada masyarakat agar mematuhi rambu-rambu yang sudah dikeluarkan pemerintah seperti tidak lagi kembali di zona merah.

“Karena itu penuh resiko dan bila ada bencana lagi, maka akan merepotkan bukan hanya bagi masyarakat tapi kita semua,” tegas Wiranto.

Di kesempatan itu, sebelumnya Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah Dr H Hidayat Lamakarate MSi menyampaikan kebutuhan hunian tetap pascabencana sebanyak 8.788 unit.

Hidayat juga menyampaikan permasalahan dana stimulan yang belum maksimal.

“Kami berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan dalam penyelesaian dana stimulan maupun rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Hidayat.

Kepala Satgas Infrastruktur PUPR Arie Setiadi Moerwono dalam laporannya mengatakan pembangunan hunian tetap dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama ini, kata Arie, di Kelurahan Duyu, Kota Palu sebanyak 450 unit di atas lahan seluas 38,80 hektar. Sementara di Kelurahan Tondo-Talise akan dibangun 3.378 unit

Pada tahap kedua, dibangun di atas lahan seluas 173,80 hektar. Sedangkan di Pombewe, akan dibanguna huntap selama dua tahap, yaitu tahap I sebanyak 500 unit dan 1.000 unit pada tahap II dan 3,460 unit dalam dua tahap yaitu tahap I sebanyak 650 dan 2,810 di tahap II di atas lahan seluas 138,4 hektar. Dengan demikian total lahan yang disiapkan untuk membangun 8,788 unit huntap yaitu 712.6 hektar.

Terkendala Data

Wiranto mengatakan, hingga saat ini memang masih ada permasalahan terutama di data untuk dana stimulan dan jaminan hidup.

“Kita masih akan rapatkan lagi untuk mencari solusinya,” kata Wiranto lagi.

Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan sampai saat ini data yang diajukan pemerintah daerah untuk pencairan dana stimulan masih bermasalah.

“Misalnya tidak adanya Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga serta alamat,” kata Doni saat mendampingi Menko Polhukam Wiranto.

Menurut Doni, apabila masih ada kendala di data, Kementerian Keuangan tidak akan mencairkan dana. Jadi kami tetap berharap agar segera dilakukan perbaikan data bagi korban bencana untuk segera bisa mendapatkan dana stimulan. Sayangnya, Doni tidak menyebutkan berapa jumlah data yang masih bermasalah.

Doni juga mengaku bahwa dana stimulan untuk tahap pertama sudah dicairkan dan tinggal menunggu pemanfaatannya sebesar Rp235 miliar dari dana bantuan luar negeri.

Sebelumnya, BNPB juga menyurati bupati dan walikota daerah bencana untuk kembali melakukan validasi data penerima dana stimulan dan jaminan hidup seperti di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 350 Kepala Keluarga yang terindikasi duplikasi NIK dan Kartu Keluarga. Sedangkan di daerah lain masih ada ketidaksesuaian data softcopy dan hardcopy.

Reporter: Pataruddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas