Home Parigi Moutong FPMP Pombalowo Tuntut Pilkades Ulang

FPMP Pombalowo Tuntut Pilkades Ulang

99
Warga Desa Pombalowo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Pombalowo (FPMP) mendatangi kantor Desa Pombalowo, Senin 1 Juli 2019. (Foto: Zoel Fahry/ Metrosulawesi)
  • Pjs Kades Tegaskan BPD Sudah Punya SK

Parimo, Metrosulawesi.id – Warga Desa Pombalowo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Pombalowo (FPMP) mendatangi kantor Desa Pombalowo, Senin 1 Juli 2019.

FPMP menuntut bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pombalowo belum memiliki SK dari Bupati Parimo sehingga pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pombalowo yang dilakukan BPD tidak memenuhi syarat.

“Bisa dikatakan ilegal, karena BPD Pombalowo ini belum memegang SK dari Bupati Parimo,” ungkap Moh Irhan selaku Ketua FPMP kepada Metrosulawesi Senin 1 Juli 2019 di kantor Desa Pombalowo.

Menurut Irhan, SK BPD Pombalowo sampai saat ini belum bisa diperlihatkan secara fisik pada masyarakat.

“Jika memang benar SK BPD Pombalowo itu ada, mohon diperlihatkan pada kami selaku warga desa Pombalowo, ini kami suruh perlihatkan tetapi tidak ada juga dengan alasan bahwa SK BPD masih ada di Dinas PMD Parimo. Untuk itu kami menganggap bahwa pengangkatan P2KD yang dilakukan BPD Pombalowo itu adalah ilegal,” tegas Nyong, sapaannya.

Dia mengatakan, untuk itu, apa yang dilakukan oleh P2KD Pombalowo dalam Pilkades itu ilegal, sehingga apa yang sudah dilakukan P2KD agar dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan.

“Kami menganggap apa yang sudah dilakukan P2KD Pombalowo ini merupakan hal yang ilegal, sehingga apa yang di hasilkan oleh P2KD kami menganggap itu harus dibatalkan atau dilakukan pemilihan ulang,” terangnya.

Nyong menambahkan, selain itu, pihaknya menganggap bahwa proses perekrutan P2KD ini ada indikasi kerja sama antar Kades Petahana dan P2KD tersebut karena P2KD Pombalowo ada tiga orang perangkat desa. Nah, kata dia otomatis mereka itu mendukung calon petahana.

Sedangkan dalam aturannya itu dalam memilih P2KD harus ada perwakilan masing masing seperti dari tokoh masyakarat ada, dari perangkat desa, perwakilan tokoh agama dan ada perwakilan dari pemudah.

Tetapi pihaknya melihat semua P2KD Pombalowo ini ada tiga perangkat desa, sehingga pihaknya menganggap apa yang BPD lakukan dalam perekrutan P2KD itu tidak sesuai dengan Aturan undang undangan desa yang berlaku.

“Untuk itu, harapan kami dari masyarakat Pembalowo ini, menginginkan keabsahan dari hasil pemilihan kades ini, kalau misalkan ini ilegal, ya harus di batalkan atau melakukan pilkades ulang. Karena pengangkatan BPD Pombalowo belum memiliki SK,” pungkasnya.

Sementara itu, Pjs Kades Pombalowo Hani Herawati, mengungkapkan, bahwa sementara ini SK BPD Pombalowo itu masih berada di Dinas PMD Parimo.

“Sehingga jika teman teman mau mengetahui itu SK BPD Pombalowo, silahkan di cek di Dinas PMD Parimo,” kata Heni.

Dia mengatakan, bahwa pihaknya melihat langsung SK BPD Pombalowo tersebut dan Camat juga melihat langsung SK BPD Pombalowo itu.

“Sehingga setelah dilakukan Pemilihan BPD Pombalowo pada bulan Maret 2019 lalu, BPD Pombalowo langsung membentuk P2KD, untuk itu, mengenai SK BPD itu ada, hanya saja SK tersebut masih berada di Dinas PMD, karena SK tersebut berlaku surut dan kita sudah koordinasi dengan pihak PMD dan SK BPD Pombalowo itu masih berada di PMD,” ungkapnya.

Reporter: Zoel Fahry
Editor: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here