Home Ekonomi

Transaksi Non Tunai ASN Disosialisasikan

255
Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah bertempat di Gedung Pogombo, Kamis, 27 Juni 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekertaris Daerah Provinsi Dr H Hidayat Lamakarate, M.Si secara resmi membuka Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah bertempat di Gedung Pogombo, Kamis, 27 Juni 2019

Dalam sambutannya, Sekdaprov Hidayat Lamakarate menyampaikan transaksi non tunai bukan hal baru lagi dan sudah lama diberlakukan di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai contoh transaksi gaji yang sudah langsung masuk ke rekening pegawai.

Sekdaprov juga menyatakan dukungannya dan setuju kalau sistem pembayaran yang diberlakukan secara non tunai.

“Masih banyak jenis transaksi secara tunai, misalnya dalam proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Untuk itu kami harapkan transaksi non tunai yang akan diberlakukan dapat meningkatkan transparansi dengan aman, cepat, mudah, terkontrol sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang dan dapat dipertanggungjawabkan,” sebut Sekdaprov.

Menurutnya, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/sj tanggal 17 April 2017 perihal implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan telah dituangkan dalam peraturan gubernur no. 8 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekdaprov Hidayat Lamakarate juga memberikan apresiasi atas dilaksanakannya sosialisasi implementasi transaksi non tunai lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab dari segenap aparatur pemerintah di daerah, dan memantapkan reformasi birokrasi melalui penerapan transaksi non tunai. Transaksi non tunai merupakan proses pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran yang sah selain uang tunai.

Sistem pembayaran dan penerimaan non tunai dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, keamanan, dan manfaat. Asas keamanan bahwa sistem pembayaran secara non tunai harus dapat memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak. Asas manfaat bahwa sistem pembayaran secara non tunai harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

“Dan untuk meningkatkan realisasi belanja, kualitas penyerapan dan pencapaian tujuan pada anggaran tahun depan, saya akan terus mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian agar; Pertama, segera manfaatkan anggaran belanja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh rakyat. Kedua, semua satuan kerja harus menyusun suatu rencana kegiatan yang sistematis agar pengeluaran tidak menumpuk di akhir tahun. Lakukan monitoring, pendampingan kepada institusi bawahan yang bermasalah dengan penyerapan anggaran realisasi belanja dan berikan solusi untuk mengatasinya,” pungkas Sekdaprov.

Senada disampaikan Direktur Bisnis Bank Sulteng, Salmah Batudoka. Pada prinsipnya transaksi non tunai sudah dilaksanakan beberapa tahun dalam hal pembayaran gaji. Keuntungan dari transaksi pembayaran secara non tunai yakni proses transaksi tidak lagi harus ke perbankan, akan tetapi langsung pada SKPD nya masing-masing. (*/ptr)

Reporter: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas