Home Palu

Kepsek Harus Taat Aturan PPDB

219
MONITORING - Walikota Palu Hidayat bersama Kadisdikbud Palu Ansyar Sutiadi serta Kepala Bidang SMP Ambotuwo saat memonitoring PPDB di SMPN 3 Palu, belum lama ini. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id –  Walikota Palu, Hidayat M.Si langsung melakukan monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Palu. Dalam monitoring itu, Walikota Hidayat ingin memastikan pelaksanaan PPDB betul-betul menerapkan sistem zonasi sebagaimana SK Walikota Palu Nomor: 420/408/ Disdik/2019 tertangal 21 Juni 2019.

Dalam SK itu, sudah mengatur batasan zonasi berdasarkan wilayah kelurahan terdekat setiap SMP negeri di Kota Palu. Pantauan Metrosulawesi, Walikota Hidayat menyapa setiap siswa dan orang tua siswa yang kebetulan ditemui di depan loket pendaftaran.

“Semua kepala SMP Negeri, saya minta taat pada aturan yang dibuat, jujur dalam menerapkan PPDB sistem zonasi ini,” kata Hidayat, belum lama ini

Hidayat menegaskan, tidak ada alasan lagi untuk memilih-milih sekolah SMP Negeri di Kota Palu, apalagi memaksakan sekolah di luar zonasi yang sudah ditetapkan.

“Pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sudah menghapus paradigma sekolah favorit dan non favorit, melalui pemerataan fasilitas sekolah,” ujar Hidayat.

Hidayat menjelaskan, kualitas pendidikan di Kota Palu sudah mulai merata sejak dimulainya pemerataan fasilitas sekolah tiga tahun lalu.

“Sekarang sekolah semuanya sudah sama, sudah tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit, fasilitas sudah semuanya sama, 90 persen lebih sudah UNBK, sehingga tidak ada alasan  menolak sekolah di dekat rumah hanya alasan mengejar sekolah favorit,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Asep Mahpudz menilai penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palu masih setengah hati. Karena distribusi guru dan mutu belum merata.

“Jika ingin terapkan sistem zonasi maka harus ada syarat yang mendukungnya, yakni distribusi guru-guru harus merata dan mutunya harus sama. Saat ini masih beda sekali, karena guru di SMPN 8 Palu, SMPN 13 Palu dan SMPN 16 Palu jumlahnya masih terbatas dan kapasitas kemampuannya juga terbatas, jika dibandingkan dengan guru di SMPN 1 Palu, SMPN 2 dan SMP Al Azhar tentunya mutunya sangat berbeda,” kata Asep melalui ponselnya, Selasa, 25 Juni 2019.

Maka dari itu kata Asep, jangan salahkan masyarakat jika masih ada menempatkan sekolah-sekolah favorit, karena prespektifnya adalah layanan gurunya yang bagus.

“Olehnya jika zonasi ingin diterapkan secara ketat maka sebarkan guru-guru ini, atau setidaknya latih guru-guru agar levelnya sama. Sertifikasi sekarang sudah baik, hanya saja kemampuan cara mengajar guru di depan kelas itu berbeda-beda, sebaiknya kemampuan guru harusnya merata,” ujarnya.

Asep mengatakan, sistem zonasi harus dilihat dalam prespektif peningkatakan layanan mutu pendidikan sekolah, karena sistem zonasi di Palu pasti terkena irisan.

“Misalnya di Kelurahan Lolu ada SMPN 2 Palu, SMPN 1 Palu dan SMPN 4 Palu, sejumlah sekolah ini terkena irisan, bisa jadi nanti masyarakat yang mendaftar berebutan. Olehnya itu, yang harus dilihat adalah optimalisasi layanan kepada warga. Jadi harus dilihat prespektif mengoptimalkan layanan mutu i pendidikan,” jelasnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas