Home Pendidikan

Pengamat: Sistem Zonasi Masih Setengah Hati

560
Dr Asep Mahpudz. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Pengamat Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Dr Asep Mahpudz menilai penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palu masih setengah hati. Karena distribusi guru dan mutu belum merata.

“Jika ingin terapkan sistem zonasi maka harus ada syarat yang mendukungnya, yakni distribusi guru-guru harus merata dan mutunya harus sama. Saat ini masih beda sekali, karena guru di SMPN 8 Palu, SMPN 13 Palu dan SMPN 16 Palu jumlahnya masih terbatas dan kapasitas kemampuannya juga terbatas, jika dibandingkan dengan guru di SMPN 1 Palu, SMPN 2 dan SMP Al Azhar tentunya mutunya sangat berbeda,” kata Asep melalui ponselnya, Selasa, 25 Juni 2019.

Maka dari itu kata Asep, jangan salahkan masyarakat jika masih ada menempatkan sekolah-sekolah favorit, karena prespektifnya adalah layanan gurunya yang bagus.

“Olehnya jika zonasi ingin diterapkan secara ketat maka sebarkan guru-guru ini, atau setidaknya latih guru-guru agar levelnya sama. Sertifikasi sekarang sudah baik, hanya saja kemampuan cara mengajar guru di depan kelas itu berbeda-beda, sebaiknya kemampuan guru harusnya merata,” ujarnya.

Asep mengatakan, sistem zonasi harus dilihat dalam prespektif peningkatakan layanan mutu pendidikan sekolah, karena sistem zonasi di Palu pasti terkena irisan.

“Misalnya di Kelurahan Lolu ada SMPN 2 Palu, SMPN 1 Palu dan SMPN 4 Palu, sejumlah sekolah ini terkena irisan, bisa jadi nanti masyarakat yang mendaftar berebutan. Olehnya itu, yang harus dilihat adalah optimalisasi layanan kepada warga. Jadi harus dilihat prespektif mengoptimalkan layanan mutu i pendidikan,” jelasnya.

Kata dia, untuk SD tidak ada masalah di kota Palu, karena SD Inpres di Tondo, Birobuli dan Jalan Dewi Sartika, semua relatif sama mutunya. Tetapi yang masalah sekarang SMP Negeri dan SMA karena menerapkan zonasi.

“Jadi kalau misalkan rumahnya di Tondo mau daftar ke  SMPN 2 atau SMPN 1, sekarang sudah tidak bisa, padahal orang tuanya kerja di Gubernur, sambil lewat antar anaknya itu bisa jadi tarik menarik. Begitupun dari Dewi Sartika, tidak bisa lagi daftar di SMPN 2, karena ada SMPN 9 dan SMPN 6, jadi tarik menarik. Padahal bukan disitu sebenarnya. Jadi kebijakan sistem zonasi ini masih setengah hati,” ujar Asep melalui ponselnya, Selasa, 25 Juni 2019.

Selain itu kata Asep, faktor lingkungan dan persepsi orang tua siswa harusnya tidak lagi melihat sekolah favorit itu adalah sekolah pilihan, karena tantangan sebenarnya adalah apa yang bisa siswa lakukan kedepannya.

“Ini sudah banyak dicontohkan oleh sekolah swasta seperti Al Azhar yang sudah menjadi fenomenal di Kota Palu, olimpiadenya bagus, tetapi berkarakter, karena sistematik masyarakat baik sehingga mereka lebih bagus memilih langsung saja di Al Azhar. Kenapa ? karena faktor lingkungannya yang sangat kondusif,” katanya.

Olehnya Asep menyarankan, jika zonasi diterapkan, maka persepsi masyarakat harusnya cair, tidak lagi terkonsentrasi ke satu sekolah atau numpuk pada satu sekolah.

“Sekarang di SMPN 1 dan SMPN 4 bisa jadi kekurangan siswa,” katanya.

“Selain itu jangan terlalu melihat zonasi itu dari sisi pemerataan, karena harus melihat sejumlah perspektif,” ungkapnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas