Home Palu Cegah Dini Konflik Horizontal Tugas Utama Pemda

Cegah Dini Konflik Horizontal Tugas Utama Pemda

136
Ihsan Basir. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Ihsan Basir mengungkapkan, masyarakat Sulteng menginginkan pencegahan konflik sejak dini mulai penyuluhan berbasis kearifan lokal.

Ihsan Basir mengatakan, keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan,” katanya di Palu beberapa waktu lalu.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal.

“Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya

Selanjutnya, upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul kepermukaan, seperti regulasi atau kebijakan dan strategis pembangunan yang sensitif terhadap konflik.

“Hal itu meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda serta memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif terhadap kasus konflik yang sedang terjadi dan cenderung jalan sendiri.

“Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik. Karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput (grass root) dan memahami akar konflik.”

“Pemerintah juga harus menyadarkan berbagai golongan atau  kelompok tersebut bahwa semua memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami konflik sosial. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan satu dengan lainnya bahu membahu mencegah timbulnya konflik sejak dini. Pencegahan konflik yang terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan konflik yang tepat sasaran sehingga mampu memutus rantai ledakan konflik face to face antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi,” katanya

Dia menambahkan, pencegahan konflik yang tepat sasaran pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Sistem pencegahan konflik fokus untuk mencegah konflik menjadi kekerasan. Terjadinya konflik menjadi kekerasan terkait erat dengan proses penyelesaian konflik pada awalnya dan hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik,” ucapnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here