Home Pendidikan

Soal PPDB, Masyarakat Jangan Dipersulit

195
H Irwan Lahace. (Foto: Syahril Hantono/ Metrosulawesi)

  • Perlakuan Khusus Siswa dari Wilayah Terdampak Bencana

Palu, Metrosulawesi.id – Ada perlakuan khusus dalam penerimaan peserta didik bau (PPDB) dengan sistem zonasi di Sulteng. Perlakuan khusus untuk siswa dari wilayah terdampak gempa, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

Menurut Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng H Irwan Lahace, kebijakan yang diambil Pemprov Sulteng itu sudah disampaikan ke Mendikbud.

‘’Berkaitan dengan zonasi dalam PPDB ini kami telah meminta ke Mendikbud agar ada perlakuan spesifik di daerah terdampak gempa yakni Palu, Sigi, dan Donggala. Selain itu kami juga meminta terkait zonasi dimana siswa yang berlokasi 1 km dengan SMA harus diterima,’’ kata Irwan Lahace, Senin (24 Juni 2019.

Irwan mengatakan, meskipun ada zonasi namun siswa yang berasal dari wilayah terdampak bencana tidak bisa dilarang untuk sekolah di daerah lain. Dia memastikan, SMA di Kota Palu menjadi sasaran siswa-siswa yang berasal dari daerah terdampak bencana.

‘’Sekolah-sekolah di wilayah terdampak banyak rusak, praktis siswa cari daerah lain. Kota Palu menjadi sasaran untuk masuk SMA,’’ katanya.

Bukan hanya karena sekolah rusak, banyak siswa yang kehilangan dokumen penting karena bencana alam tsunami dan likuifaksi.

‘’Mereka yang kehilangan dokumen seperti kartu keluarga (KK) harus prioritas masuk SMA. Jangan mereka disyaratkan membawa KK. Intinya masyarakat jangan dipersulit,’’ kata Irwan Lahace.

Irwan juga menegaskan bahwa sistem zonasi bukan terkait wilayah administratif, melainkan berdasarkan jarak. Sebab ada sekolah yang dekat berbatasan antar wilayah kota dan kabupaten, seperti Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Siswa dari Kabupaten Sigi bisa saja masuk sekolah di wilayah Palu karena tempat tinggalnya dekat dengan sekolah yang akan dimasuki.

Selain itu adanya siswa dari provinsi lain yang mengikuti orang tua karena pindah tugas di daerah ini.

Perlu Waktu Lakukan Pemerataan Guru

Pemerataan guru khususnya di satuan pendidikan SMA, menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sulteng. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng H Irwan Lahace mengatakan, memerlukan waktu untuk melakukan pemerataan penyebaran guru SMA di Sulteng.

Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan guru SMA di Provinsi Sulteng setelah adanya perpindahan kewenangan pendidikan SMA dari kabupaten ke pemerintah provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2914 tentang Pemerintahan Daerah. Dari pemetaan yang dilakukan banyak guru menumpuk di ibukota provinsi dan kabupaten.

Untuk memindahkan atau menyebarkan guru, kata Irwan, selain tidak mudah juga membutuhkan waktu. Tidak mudah karena jangan sampai memindahkan guru justru menimbulkan persoalan baru.
Irwan mencontohkan di Kabupate Tojo Una Una-Una, sebagian besar gurunya daerah daerah lain yang minta pindah.

‘’Di Kabupaten Tojo Una-Una sangat kurang guru putra daerah, kebanyakan dari daerah lain yang minta pindah. Kalau kami loloskan (pindah), bagaimana dengan penggantinya,’’ kata Irwan.

Karena itu, untuk memindahkan guru tidak mudah namun pihaknya memiliki pertimbangan untuk meloloskan permintaan pindah.

‘’Ada pertimbangan kemanusiaan, yakni karena mengikuti suami dan sakit permanen. Dua itu saja,’’ katanya.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas