Home Palu

Ali Minta KPK Lakukan Penelusuran

225
Ilustrasi. (Foto: Ist)

  • Dugaan Aliran Dana Rp2 M ke Oknum DPRD Kota Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Fraksi Partai  Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kota Palu Alimuddin Ali Bau lagi-lagi “bersuara keras” terkait adanya dugaan aliran dana Rp2 miliar ke DPRD Kota Palu dari anggaran pembayaran sisa utang pekerjaan Jembatan IV Palu.

Kali ini, Alimuddin Ali Bau menyuarakannya dalam rapat sidang paripurna yang digelar pada Kamis 20 Juni 2019. Ali bahkan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri adanya dugaan tersebut di DPRD Kota Palu.

Sebelumnya, Ali juga pernah menyampaikan dugaan tersebut ke sejumlah awak media yang kemudian berbuntut pada dilaporkannya Alimuddin ke Badan Kehormatan Dewan karena dianggap melanggar kode etik.

Namun Badan Kehormatan DPRD Kota Palu memutuskan Ali tidak melakukan pelanggaran kode etik. Alimuddin pun merasa aneh atas dilaporkannya dirinya yang berupaya mengungkap adanya dugaan “permainan uang” dalam proses pelunasan utang Jembatan IV Palu tersebut.

“Saya sampaikan di paripurna kemarin  bahwa saya minta penjelasan dengan dilaporkannya saya ke BK dalam keterangan pers dalam hal dugaan dana Rp2 M mengalir ke DPRD. Dan bicara dalam landasan tatib pasal 4 tugas fungsi dan pasal 29 tentang tugas/wewenang serta pasal 120 tentang hak imunitas, ternyata hasil sidang BK saya tidak melanggar kode etik,” katanya kepada Metrosulawesi, Jumat 21 Juni 2019.

Atas hal itu, Alimuddin pun kembali bersuara agar kasus dugaan adanya aliran dana Rp2 miliar tersebut segera ditelusuri. Alasannya, Anggota DPRD Kota Palu yang gagal mempertahankan posisinya di kursi DPRD untuk periode lima tahun mendatang itu ingin agar meninggalkan Gedung DPRD tanpa meninggalkan stigma buruk di masyarakat.

Ali ingin membuktikan bahwa jika benar ada aliran dana Rp2 miliar yang diterima oleh Anggota DPRD Kota Palu, dirinya tidak terlibat sama sekali.

Dalam sidang paripurna Kamis lalu, ia yang mendorong agar dilakukan proses penelusuran oleh pihak penegak hukum pun mendapatkan dukungan dari beberapa fraksi lainnya di DPRD Kota Palu.

“BK mendorong melanjutkan pemeriksaan dugaan dana tersebut, jadi di sidang paripurna kemarin saya selaku ketua Fraksi PKB meminta KPK menelusuri dugaan dana tersebut, dan didukung Fraksi PDIP, Gerindra dan Hanura,” kata Ali membeberkan.

“Intinya bahwa empat fraksi yaitu PKB, Hanura, Gerindra dan PDIP mendorong KPK untuk mengusut menelusuri dugaan dana Rp2 M yang mengalir ke DPRD Kota Palu,” tandas Ali yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu itu.

Dana sebesar Rp2 miliar yang disebut mengalir ke Anggota DPRD Kota Palu tersebut diduga adalah fee atas disetujuinya pembayaran sisa utang pekerjaan Jembatan IV Palu senilai Rp25 miliar yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Palu kepada PT Global Daya Manunggal selaku kontraktor yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut.

Dikutip dari Antara, di depan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan sejumlah anggota DPRD Palu, Ali mendorong penegak hukum agar menelusuri dan mengungkap oknum anggota DPRD Palu yang ia duga kuat menerima fee itu.

“Kita tahu sendiri karena saya juga anggota banggar, siapa-siapa saja yang ngotot saat rapat agar sisa utang itu dibayarkan,” katanya.

Pernyataan Alimudin itu mendapat respons positif dan dukungan anggota DPRD Palu yang hadir dalam rapat paripurna tersebut di antaranya dari anggota Fraksi Golkar Muhammad J.

Namun Ia meminta Alimudin agar tidak menyebut dugaan aliran dana fee Rp2 miliar itu mengalir ke DPRD Palu tapi ke oknum anggota DPRD Palu.

“Jangan bilang lembaga DPRD Palu sebab itu dapat merusak nama baik lembaga dan anggota DPRD Palu yang tidak terlibat,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Palu Erfandi Suyuti yang memimpin rapat paripurna juga mendukung langkah tersebut.

Menurutnya isu itu tidak boleh dibiarkan berkembang di tengah-tengah masyarakat tanpa ada kejelasan dan kebenaran mengenai isu itu. Olehnya upaya penelusuran dan pengungkapan oleh penegak hukum sangat diperlukan agar isu itu dapat terungkap.

“Silakan isu itu didorong untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” katanya. (mil/ant)

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas