Home Hukum & Kriminal Penyidikan Korupsi DPRD Morut Masih Berproses

Penyidikan Korupsi DPRD Morut Masih Berproses

309
PENUHI PANGGILAN - Ketua DPRD Morowali Utara, Syarifudin Majid saat tiba di Mapolda Sulteng, Jumat 9 Maret 2019. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kantor DPRD Morowali Utara (Morut) dan pembebasan lahan perkantoran masih terus berproses. Pasca penetapan Syarifudin Majid (ketua DPRD Morut) sebagai tersangka, hingga saat ini belum ada perkembangan baru dari penanganan kasus itu.

Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Didik Supranoto, yang dikonfirmasi mengatakan, penyidik masih terus bekerja.

“Saat ini pihak penyidik masih terus bekerja, saya tanyakan ke penyidiknya dulu,“ tulisnya melalui pesan WhatsApp kepada Metrosulawesi, Kamis 20 Juni 2019.

Informasi yang diperoleh Metrosulawesi, hingga saat ini penyidik telah menetapkan sembilan tersangka terkait dengan kasus perencanaan, pengadaan tanah dan pembangunan kantor DPRD Morut tersebut. Siapa saja nama tersangka, Kabid Humas Polda itu belum mau menyebut. Kecuali nama Ketua DPRD Morut Syarifudin Majid, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu, dan belum ditahan.

“Informasi yang saya peroleh dari penyidik, saat ini kasus itu sudah masuk tahap 1, ada 9 LP (tersangka,red) itu,” kata Didik.

Terpisah, Ketua Gerakan Pemuda Morowali Utara (GPMU), Seprianus Nggaluku Gonti mempertanyakan kinerja Polda Sulteng yang terkesan lamban menangani kasus tersebut. Dia bahkan menduga ada oknum yang menghalang-halangi penanganan kasus itu.

“Diduga kasus korupsi di Kabupaten Morowali Utara, ada oknum yang membentengi, sehingga koruptor yang telah ditetapkan tersangka belum ditahan,” tulis Seprianus kepada Metrosulawesi, Senin 17 Juni lalu.

Seperti diketahui, Polda Sulteng menangani dua kasus dugaan korupsi di Morut. Kasus tersebut antara lain, dugaan korupsi pengadaan tanah rujab pimpinan DPRD Morut tahun 2015 sebesar Rp588 juta, perencanaan gedung kantor DPRD kabupaten Morowali Utara tahun 2015 sebesar Rp298.485.000, dan pembangunan gedung kantor DPRD kabupaten Morowali Utara tahap I 2016 sebesar Rp14,3 miliar lebih, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8,4 miliar lebih.

Kasus kedua, adalah rencana perkantoran Pemda Morowali Utara di Korololama. Dalam kasus ini, penyidik juga telah menetapkan seorang tersangka, yakni staf khusus Bupati Morowali Utara berinisial AL. Meski sudah tersangka, yang bersangkutan juga belum ditahan.

Kasus dugaan korupsi di Morut itu masih terus dalam pengembangan tim penyidik Polda Sulteng. Hingga saat ini penyidik, sudah memeriksa sebanyak 45 saksi. Ditambah delapan orang sebagai ahli.

Reporter: Djunaedi
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here