Home Palu

Disdukcapil Jadi Lembaga Vertikal Saja

317
Hidayat. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

  • Walikota Palu Soal Pelemik Pemutusan Jarkomdat

“Jika itu salah, maka kita akan merelakan revisi perbaikan kembali, tetapi kami minta tolong kalau bisa Disdukcapil ditarik menjadi instansi vertikal, sehingga tidak usah melengket ke OPD kita,” – HIDAYAT, Walikota Palu –

Palu, Metrosulawesi.id – Menanggapi polemik pemutusan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Walikota Palu Hidayat meminta Disdukcapil Palu agar menjadi lembaga vertikal.

“Ini terjadi kerancuan, setengah OPD, setengah pusat. Saya ini pembina kepegawaian, persoalan ini rancu juga, ketika kita mau geser tidak bisa. Seharusnya pergeseran OPD ini menjadi kewenangan kita. Jika itu salah, maka kita akan merelakan revisi perbaikan kembali, tetapi kami minta tolong kalau bisa Disdukcapil ditarik menjadi instansi vertikal, sehingga tidak usah melengket ke OPD kita,” kata Hidayat di ruang kerjanya, Rabu, 19 Juni 2019.

Hidayat mengatakan pihaknya beberapa kali mengikuti rapat para pimpinan daerah, dan persoalan itu telah diajukan, jika bisa Disdukcapil ini ditarik menjadi instansi vertikal atau kewenangan pusat, sehingga Pemkot tidak melakukan rotasi atau mutasi.

“Waktu itu memang jabatan di Disdukcapil masih kosong, sehingga ada pejabat yang di-Plt-kan. Namun kami sudah mengusulkan bebera pejabat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baik itu eselon III maupun IV, tetapi usulan ini belum turun sementara jabatan di Dukcapil sudah lama kosong,” ujar Hidayat.

Walikota mengatakan, mutasi sejumlah pimpinan OPD, termasuk kadidukcapil, yang dilakukan Pemkot beberapa waktu lalu, bukan sangat mendesak. Tetapi, sangat perlu sekali dalam penanganan bencana yang terjadi di Palu.

“Kepala Disdukcapil Palu memang jabatannya pada waktu itu kosong, jadi saya kira Disdukcapil ini bukan merupakan lembaga vertikal, tetapi lembaga masuk dalam organisasi perangkat daerah kita. Jadi memang, jika Disdukcapil Palu masuk organisasi perangkat daerah tentunya perputaran rotasi atau mutasi jabatan sangat perlu dilakukan,” katanya.

Hidayat mengatakan di Palu ini tanggap darurat dilakukan tiga kali, begitupun transisi darurat dilakukan dua kali. Tanggap darurat dan transisi darurat tidak cukup untuk mengatasi persoalan bencana, olehnya itu dilakuakn percepatan rotasi jabatan.

“Kemudian ada beberapa pejabat sudah lama kami ajukan ke pusat tetapi hingga saat ini belum ada turun namanya. Jadi apakah kita harus menunggu proses yang lama itu, sementara pelayanan tidak jalan. Selain itu kami juga butuh rotasi pegawai, setelah kami nilai dalam tanggap darurat tiga kali dan transisi darurat dua kali musti ada yang dirotasi,” jelasnya.

Namun kata Hidayat, pusat tidak terima sehingga Jarkomdat Dukcapil harus diputus, kemudian bagaimana dengan pelayanan.

“Jangan gara-gara hanya persoalan selisih pemahaman lantas diputus, pelayanan tidak bisa lagi, olehnya itu kami coba akan dekati lagi pusat,” ungkapnya.

Hidayat mengaku penunjukan Kadisdukcapil itu tetap harus melalui rekomendasinya, tetapi karena pihaknya melihat penanganan tanggap darurat dan transisi darurat ada beberapa memang Dinas ini harus digeser, sehingga terjadi pergeseran.

“Disdukcapil ini namanya masuk dalam lingkup perangkat daerah, maka saya menganggap kita lakukan percepat, sehingga sekalian saja dilantik Kadisdukcapilnya. Sebab jika ini menunggu dari pusat yang prosesnya begitu panjang, tentunya tidak mungkin sementara pelayanan harus berjalan,” ujarnya.

Olehnya itu Hidayat menyarankan jika bisa tarik Disdukcapil Palu ini menjadi instansi pusat saja atau vertikal, agar tidak mengangu rotasi di lingkup Pemda.

“Dalam keadaan darurat ini saya sebagai kepala daerah harus melihat peluang mana yang bisa digeser, karena ada memang kelemahan OPD di dalam penanganan bencana ini, sehingga ada beberapa kepala OPD terjadi pergeseran,” katanya.

Kata Hidayat, pihaknya terima resiko, tetapi harapannya jangan gara-gara hal tersebut semua di putus.

“Saat ini kami sudah mengajukan tiga calon untuk ditetapkan, maka kami berharap diresponslah. Artinya jika keadaan normal silakan saja dilakukan semacan itu, tetapi ini keadaan tidak normal, situasi bencana terjadi di Palu, lantas jaringan itu diputus, ini akan berakibat terhadap pelayanan karena saat ini sangat dibutuhkan pendataan,” ujarnya.

Hidayat juga telah mendapat laporan dari badan Kepegawaian, bahwa Pemkot Palu telah mengusulkan nama ke pusat tetapi belum direspon, karena lama maka dilakukanlah pelantikan Kepala Disdukcapil Palu.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas