Home Palu

“Pak Dirjen Bilang Biar Walikota-nya yang Didemo”

309
PELAYANAN - Suasana Pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Palu beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

  • Jarkomdat Diputus, Warga Palu Tak Bisa Cetak e-KTP
  • Pusat Minta Kembalikan Jabatan Plt Kadis Dukcapil

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu sampai saat ini belum bisa melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pascapemutusan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng, Abd Haris Yatolembah mengungkapkan penyelesaian polemik pemutusan Jarkomdat masih membutuhkan waktu lama. Hal itu berdasarkan informasi atas pertemuan Kepala Dinas Dukcapil Palu, Rosida Thalib dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh.

“Ibu Rosidah bersama sekretarisnya sudah menemui pak Dirjen di Jakarta, tapi pak Dirjen minta harus dikembalikan dulu posisi ibu Alfrin Magdalena sebagai Plt Kepala Dinas. Setelah itu baru diusulkan untuk SK ibu Rosida, tapi mungkin ibu Rosida akan gengsi kalau harus nonjob, makanya masih butuh waktu,” ujar Haris kepada Metrosulawesi, Senin, 17 Juni 2019.

Dampak pemutusan Jarkomdat ini, masyarakat Kota Palu yang telah dan akan melakukan perekeman tidak bisa memperoleh e-KTP. Dukcapil Palu hanya bisa mengeluarkan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP.

“Saya sudah dipanggil pak Dirjen (Prof Zudan), sudah menceritakan mayarakat yang menjadi korban, tapi pak Dirjen bilang biar walikota-nya yang didemo masyarakat. Masyarakat jangan demo di kantor Dukcapil, demonya ke walikota,” ucap Haris.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng itu mengaku kepergian Rosida bersama sekretarisnya tanpa sepengetahuannya. Padahal pengurusan SK Dukcapil Palu harus mendapat rekomendasi Gubernur.

Haris tak yakin Walikota Palu tidak tahu aturan tersebut, termasuk penyebab polemik yang melantik Kepala Dinas Dukcapil Palu tanpa SK Mendagri melalui Dirjen Dukcapil. Olehnya Haris menyesalkan polemik pemutusan Jarkomdat Palu yang masih berbuntut panjang.

“Sekarang ini masyarakat yang menjadi korban, kasihan masyarakat tidak bisa dapat e-KTP,” tandasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Palu Fajarini mengaku belum mengetahui sampai kapan pemutusan Jarkomdat.

“Belum kami tahu karena ibu Kadis (Rosida Thalib) yang pergi mengurus ke Jakarta,” ucap Fajarini.

Seperti diketahui, buntut pemutusan Jarkomdat akibat ulah Walikota Palu Hidayat yang melantik Kepala Dinas Dukcapil Palu Rosida Thalib tanpa SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Rosidah Thalib dilantik Walikota Palu Hidayat melalui Wakilnya Sigit Purnomo Said pada Kamis, 25 April 2019.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng Risal Damsud mengatakan Pemkot Palu terkesan dengan sengaja mengabaikan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab kelalaian serupa bukan pertama kali lagi dilakukan Pemkot Palu.

“Seingat saya ini untuk ketiga kali walikota melantik pejabat Dinas Dukcapil tanpa SK Mendagri. Saya juga tidak tahu kenapa sampai bisa begitu, padahal mereka juga sudah tahu regulasi itu,” ucapnya, Senin, 6 Mei 2019.

Padahal menurutnya pengajuan permohonan SK Mendagri tidak sulit karena cukup bermohon kepada BKD Sulteng untuk selanjutnya mendapat rekomendasi dari Gubernur H Longki Djanggola. Rekomendasi dari gubernur kemudian yang digunakan untuk permohonan SK Mendagri.

Reporter: Michael Simanjuntak, Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas