Home Palu Warga Penyintas Bencana Tagih Janji Jadup

Warga Penyintas Bencana Tagih Janji Jadup

62
PENYINTAS - Kondisi penyintas di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu, Jumat 14 Juni 2019. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)
  • DPRD Minta Pemprov Rincikan Realisasi Dana Sumbangan

Palu, Metrosulawesi.id – Warga penyintas yang terdampak bencana 28 September 2018 lalu di Kota Palu mempertanyakan dana Jaminan Hidup (Jadup) yang  dijanjikan oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, pemerintah daerah telah menjanjikan dana Jadup bagi warga penyintas bencana akan dicairkan sebelum perayaan Idul Fitri, namun sampai saat ini janji itu tak ditepati.

“Sampai hari ini bantuan itu tak kunjung ada. Kami juga tidak tahu apa yang menjadi kendala mereka,” kata seorang penyintas di Huntara Kelurahan Pengawu, Damami, Jumat 14 Juni 2019.

Dia mengatakan, Jadup telah dijanjikan pada saat rapat yang digelar oleh pemerintah dua bulan lalu di Museum Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Kemiri Kota Palu.  Saat itu, semua warga penyintas se Kota Palu hadir.

“Dalam pelaksanaan rapat tersebut kami seluruh penyintas dijanjikan akan menerima Jadup sebelum perayaan Idul Fitri. Kemudian, pemerintah juga menyampaikan bantuan sembako kategori empat sehat lima sempurna. Sedangkan realisasinya atas komitmen itu nyatanya tidak ada hingga saat ini,” ungkapnya.

Penunggakan Jadup dari awal dijanjikan hingga saat ini sudah berjalan tiga bulan lamanya dengan teknis pembagian berdasarkan versi pemerintah yakni Rp 10 ribu per jiwa. Namun, belum ada realisasi dari pemerintah terkait dengan hal tersebut.

“Kalau dari pemerintah sendiri katanya nominal Rp.10 ribu per jiwa itu hitungannya perhari dan diterimanya per bulan. Untuk data penyintas khusus yang mendiami Huntara Kelurahan Pengawu itu telah kami berikan,”  jelasnya

“Jadi, kalau misalnya data yang menjadi kendala pemerintah, itu juga tidak rasional. Kenapa kami katakan seperti ini, sebab sampai hari ini pemerintah tidak pernah berkabar soal bantuan tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah perlu membangun komunikasi intens soal berbagai macam bantuan yang sudah terlalu banyak dijanjikan kepada semua warga penyintas.

“Komunikasi itu perlu dilakukan, agar warga penyintas juga tahu apa kendalanya. Dan para penyintas juga tidak berfikiran yang tidak-tidak kepada pemerintah. Karena jujur sebagian warga sudah banyak berasumsi kalau pemerintah lalai terhadap janjinya sendiri dan tidak mampu komitmen terhadap masyarakatnya,”  tuturnya.

Dana sumbangan

Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi setempat agar memaparkan rincian realisasi belanja yang anggarannya bersumber dari sumbangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Indonesia melalui rekening peduli Sulteng untuk bantuan bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.

“Hal ini penting sebagai bahan kami dalam menjawab pertanyaan publik yang kerap mempertanyakan jumlah bantuan yang masuk dan sasaran penggunaannya,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat Zulfakar Nasir, menanggapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna DPRD Sulteng di Palu, Kamis sore.

Zulfakar mengatakan laporan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebutkan bantuan peduli Sulteng tersebut masuk sebagai pendapatan daerah pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dia mengatakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada 2018 melonjak tajam hingga realisasinya mencapai 858,30 persen atau sebesar Rp133 miliar dari target yang hanya Rp15,5 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu mengatakan melonjaknya pendapatan tersebut karena banyaknya bantuan dari provinsi, kabupaten/kota se Indonesia, namun pihaknya belum mendapat rincian dari daerah mana saja yang telah menyumbang dan total jumlah bantuannya.

Menurut Zulfakar, pada pertanggungjawaban Gubernur masih terdapat sisa anggaran dari peduli Sulteng tersebut sebesar Rp76 miliar.

Terkait sisa anggaran tersebut, Fraksi Demokrat menyarankan agar anggaran itu digunakan untuk membangun infrastruktur di hunian sementara para pengungsi serta membangun ekonomi korban bencana khususnya di basis-basis daerah bencana.

Zulfakar mengatakan besarnya lonjakan pendapatan melalui pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut tidak sebanding dengan kerugian akibat dampak bencana alam berupa gempa 7,4 scala richter, disusul tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018 yang melanda Kota Palu, Donggala, Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

“Kami tentu berterima kasih kepada provinsi, kabupaten/kota se Indonesia yang sudah menunjukkan kepeduliannya kepada korban bencana Sulteng,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Longki Djanggola pada pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 mengatakan sisa anggaran yang masuk ke rekening peduli Sulteng sebesar Rp76 miliar akan dialokasikan pemanfaatannya pada APBD 2019. Namun, Longki tidak merinci apa saja yang hendak dibangun dengan sisa anggaran tersebut. (fik/ant)

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here