Home Sulteng

Aparatur Kelurahan Dibekali Cara Tangkal Radikalisme-Terorisme

282
FOTO BERSAMA - Pemateri dari BNPT Sulteng foto bersama dengan peserta dalam kegiatan Rembuk Kelurahan dan Desa tentang literasi informasi melalui Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulteng, Kamis 16 Mei 2019, di salah satu hotel di Kota Palu. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya pencegahan dini terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Diharapkan Lurah atau Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dapat mengidentifikasi sebanyak mungkin tokoh agama dan masyarakat yang bisa diajak berkerjasama untuk melakukan tindak pencegahan terorisme.

Hal itu menjadi tema utama dalam kegiatan Rembuk Kelurahan dan Desa tentang literasi informasi melalui Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulteng, Kamis, 16 Mei 2019, di salah satu hotel di Kota Palu.

Kewaspadaan terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris bukan hanya menjadi tugas dan tangungjawab pemerintah melainkan dibutuhkan kerjasama semua pihak secara bersama.

Edukasi dan pemahaman kepada masyarakat sangat penting sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme, sehingga penyebarannya dapat dicegah sedini mungkin.

“Tujuannya agar tidak berkembang di tengah masyarakat luas, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, dimana masih banyak masyarakat yang kurang peduli tentang pemahaman ideologi, paham radikal terorisme, sehingga menjadi rentan berpotensi menyuburkan jaringan terorisme,” kata Deputi Bidang Pencegahan , Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Sulteng, Hendri Paruhuman Lubis.

Menurutnya, stakeholders sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan paham radikal dan terorisme di daerah, dengan melibatkan perwakilan pemerintah, Lurah dan Kepala Desa.

“Sebab aparatur Kelurahan dan Desa merupakan ujung tombak dimana mereka selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengetahui dinamika perkembangan lingkungan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Begitu pula dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, merupakan aparat yang selalu melakukan kunjungan kamtibmas secara rutin pada wilayah operasinya,” ujar Hendri.

Hendri menyampaikan, terorisme adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya terhadap masyarakat sangat besar. Tidak sebatas hanya pada jatuhnya korban jiwa dan luka, akan tetapi juga kerusakan fasilitas umum. Oleha karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Masih banyak fenomena atau gejala yang menunjukkan makin berkembangnya paham radikal dalam masyarakat, berbagai lembaga pendidikan dan sejumlah wilayah baru,” sebutnya.

Hal ini juga, kata dia memiliki keterkaitan dengan internet. Menurutnya, internet adalah sarana yang mudah dan cepat bagi orang-orang yang belum dan sudah terpengaruh atau simpati dengan ide-ide radikal untuk mengekspresikan kepercayaannya.

“Internet dan media sosial telah mempercepat proses radikalisasi dan terbentuknya sesorang menjadi teroris yang butuh waktu 5-6 tahun, namun melalui internet dan medsos, hanya butuh 0-2 tahun saja,” ungkap Hendri.

Kata dia, upaya penanggulangan terorisme yang paling efektif yaitu dengan memberdayakan sumber daya nasional serta berporos pada kemitraan.

“Meskipun teroris memiliki dimensi regional dan internasional, penanggulangan dan penyelesaian masalah teroris yang paling ideal sesungguhnya berada pada aras lokal dan nasional,” jelas Hendri.

Reporter: Djunaedi
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas