Home Sulteng

Pemprov Sulteng Terbitkan Perkada Pencairan THR

383
Dr Yopie Morya Imanuel. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

  • Nilainya Miliaran Rupiah, Sudah Masuk APBD

“Perkada sudah sementara asistensi di Kemendagri. Sesuai ketentuan paling lama 14 hari keluar hasilnya. Kita berharap bisa cepat selesai agar tidak menghambat pencairan THR dan Gaji ke 13 PNS Pemprov Sulteng” – YOPIE MORYA IMANUEL, Karo Hukum Setda Provinsi Sulteng –

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Bahran mengungkapkan anggaran untuk THR dan Gaji ke 13 PNS Pemprov Sulteng mencapai miliaran rupiah.

“Nominalnya tidak tahu persis karena saya masih baru, tapi mencapai miliaran rupiah,” ungkap Bahran kepada Metrosulawesi, Kamis, 16 Mei 2019.

Estimasi yang disampaikan Kepala BPKAD dengan kalkulasi besaran THR yakni satu bulan gaji sesuai pangkat/golongan PNS, ditambah gaji ke 13. Mengutip data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, tercatat hingga Desember 2018, PNS Pemprov Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 12.462 orang.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800. Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV masa kerja lebih 30 tahun) Rp5.901.200.

Bahran mengungkapkan untuk pencairan THR dan Gaji ke 13 tinggal menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sementara terkait anggaran, Kepala BPKAD Sulteng yang baru beberapa bulan menjabat itu memastikan tidak ada masalah.

“Kalau anggaran tidak ada masalah karena sudah masuk dalam APBD dan sudah disetujui DPRD tahun lalu,” ucap Bahran.

Dia menambahkan jika Perkada yang merupakan sebagai dasar hukum untuk pencairan THR dan Gaji ke 13 sudah ada, BPKAD akan langsung melakukan pencairan. Bahkan diupayakan pencairan akan lebih cepat dari target nasional pada 24 Mei mendatang.

“Kalau Perkada sudah ada dalam satu atau dua hari kedepan, THR akan dicairkan lebih cepat. Untuk Gaji ke 13 menunggu petunjuk lagi. Saya berharap teman-teman PNS bersabar saja, sambil menunggu Peraturan Gubernur,” tandas Bahran.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Dr Yopie Morya Imanuel mengungkapkan Perkada untuk pencairan THR dan Gaji ke 13 sedang dalam proses asistensi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Perkada sudah sementara asistensi di Kemendagri. Sesuai ketentuan paling lama 14 hari keluar hasilnya. Kita berharap bisa cepat selesai agar tidak menghambat pencairan THR dan Gaji ke 13 PNS Pemprov Sulteng,” ujar Yopie.

Dijamin Cair 24 Mei

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pertemuan tersebut salah satunya membahas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS).

“Tadi (kemarin,red) termasuk yang dibahas juga. Bisa menggunakan Perkada, Peraturan Kepala Daerah, Perwal atau Pergub. Itu kan bisa cepat. Insyaallah, mudah-mudahan paling telat tanggal 24 (Mei) sudah cair,” kata Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany di kantor Kemendagri, Jalan Mesan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019.

Menurut Airin, sempat ada hambatan terkait dengan peraturan daerah yang mengatur THR. Namun, kata Airin, sudah ada solusi dengan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Dalam waktu dekat, kalau ada masalah yang belum ada Perda maka akan membuat Perwal atau Perkab. Kalau kita kan di Walikota kan Perwal. Dan seharusnya itu tidak masalah, kan sudah ada payung hukumnya kan,” jelas Airin.

Wali Kota Tangerang Selatan itu menyatakan tidak ada masalah mengenai THR di daerahnya. Pasalnya, sudah ada alokasi dana tersendiri seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk Tangsel sih nggak masalah. Karena selama ini sudah ada, alokasi sudah ada, seperti melihat tahun kemarin. Tahun kemarin juga lancar,” ucapnya.

Sebelumnya, setiap daerah telah diminta agar menganggarkan dana APBD untuk pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018, mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

Meski begitu, beberapa daerah disebut belum menganggarkannya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih mendata daerah-daerah tersebut.

“Ada daerah yang belum siap artinya meskipun sudah diatur di Permendagri 38 tahun 2018 sebagai pedoman APBD 2019,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo di Jakarta, Rabu (15/5). (mic/*)

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas