Home Donggala

Panas, DPRD Bahas Hibah Masjid

191
Takwin saat menyampaikan pendapatnya di hadapan staf keuangan Pemda Donggala pada rapat dengar pendapat (RDP) kemarin (13/5). (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Rapat dengar pendapat (RDP) terkait bantuan hibah untuk pembangunan masjid berlangsung alot pagi kemarin di ruang sidang utama DPRD Donggala (13/5).

RDP yang dipimpin dua unsur wakil Pimpinan DPRD serta menghadirkan Asiten I Bidang Pemerintah dan Kesra Yusuf Lamangkapali, Kabag Kesra Muhammad, serta Staf Keunagan Arifin berjalan “panas”. Anggota DPRD terus mempertanyakan dana hibah pembangunan masjid tahun 2018 tak kunjung dicairkan oleh Pemkab khususnya pembangunan dua masjid di Desa Salubomba Kecamatan Banawa Tengah.

“Dana atau anggaran sudah jelas ada dibatang tubuh APBD 2018, proposal atau mekanisme sudah dilalui oleh pengurus masjid dan tidak ada persoalan kenapa sudah setahun tak ada kejelasan,”kata Ketua Fraksi PKS.

“Kalau itu tidak dijalankan atau dicairkan sama halnya melanggar aturan karena APBD adalah produk konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Menanggapi tudingan tersebut staf bagian keunagan menjawab bahwa dia hanya menjalankan tugas, sebab katanya lagi proposoal bantuan dua masjid itu ada pada bupati dan sementar di checklist dirinya hanya diperintahkan bupati.

“Dua proposal masjid untuk desa Salubomba masih di check list bupati pak,”polosnya menjawab.

Mendengar jawaban tersebut, sontak membuat naik pitam Takwin. Dia menegaskan apa kepentingan bupati melakukan check list proposol, semua sudah jelas nominal bantuannya dua masjid itu 150 juta, masjid Nurul Huda 100 juta, 50 juta Raudatul Jannah.

“Anda jangan bawa-bawa nama bupati, komiu mau bantu pak bupati buat dosa? Bupati mau periksa RAB-nya masjid, janganlah asal ngelantur,” tegurnya.

Mendengar nada semakin tinggi Asisten I Pemerintahan Yusuf Lamangkapali menangapi bahwa persolan ini bupati juga punya hak mengetahui bantuan ke masyarakatnya termasuk pembangunan masjid.

“Wajar saja kalau bupati mengecek proposal masjid, siapa tau ada yang tidak sesuai,” tekannya.

Kemudian Wakil Ketua II Abd Rasyid menambahakan, persolalan ini tidak usah terlalu diperlebar intinya dana masjid ini bisa dicairkan atau tidak.

“Jangan dipolitisasi bantuan masjid itu bahaya, pileg pilpres sudah selesai, komiu (keuangan) mau cairkan atau tidak dana masjid,” tanyanya.

Akhirnya keuangan dengan nada sedikit ragu-ragu menjawab pertanyaan wakil ketua II dengan suara tidak terlalu besar.

“Siap pak ketua kami akan proses secepatnya,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas