Home Politik

Pleno Sulteng Tanpa Protes Hasil Suara

454
PLENO PENGHITUNGAN - Beginilah suasana rapat pleno hasil penghitungan suara di KPU Sulteng, Ahad 12 Mei 2019. Meski ada protes, tapi rapat tetap berjalan lancar. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sudah memasuki hari ketujuh. Perolehan suara calon presiden dan wakil presiden, partai politik, calon anggota DPD sudah selesai direkapitulasi, tapi belum ditetapkan.

Rapat yang dibuka sejak Senin 6 Mei 2019 lalu masih terus berlangsung di kantor KPU Sulawesi Tengah, Ahad 12 Mei 2019, tadi malam. Pantauan Metrosulawesi, sejak awal rapat pleno ini, sudah berlangsung alot terutama menyangkut data pemilih. Sejumlah keberatan-keberatan disampaikan oleh peserta rapat. Beberapa kali rapat harus diskorsing hanya untuk mencocokkan data yang ada pada KPU kabupaten/kota dengan Bawaslu setempat, maupun saksi peserta pemilu.

Misalnya di Kota Palu, Bawaslu Sulawesi Tengah bahkan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencermati kembali data pemilih. Proses pencermatan pun dilaksanakan dalam pleno tersebut sejak Sabtu malam dan baru selesai keesokan harinya.

Selain itu, jumlah pemilih di Morowali Utara juga dibahas cukup lama karena adanya perbedaan data pemilih. Jumlah pemilih pada dokumen KPU Morowali Utara terpaksa diberi “tanda merah” karena terjadi kekeliruan. Sementara Bawaslu Sulawesi Tengah tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terkait masalah tesebut.

Meskipun rapat pleno berlangsung alot, tapi tidak ada satupun saksi yang mempermasalahkan hasil perolehan suara tingkat provinsi.

“Masalah yang muncul atau hal yang diperbaiki pada data pemilih, bukan pada perolehan hasil. Saya kira tidak ada saksi yang sampaikan terkait perolehan hasil bermasalah. Ada yang sampaikan tapi di tingkat kabupaten kota, dan itu sudah selesai di kabupaten kota,” tegas Ketua KPU Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming ditemui disela rapat pleno.

Dia mengakui, beberapa kali rapat diskorsing karena adanya perbedaan data pemilih yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu, begitu juga Bawaslu kabupaten/ kota dan provinsi.

“Setelah rapat pleno ini akan kami bawa ke Jakarta untuk dibacakan di KPU,” kata Tanwir Lamaming.

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Ruslan Husen memberikan setidaknya lima catatan mengenai rapat pleno yang dilaksanakan di kantor KPU Sulteng tersebut. Dia menyebutkan, rapat pleno tersebut masih menyisakan masalah dengan pola yang sama di antaranya ketidaksesuaian pencatatan yang menjadi basis data untuk setiap jenis Pemilu.

Kedua, keberatan atas perolehan suara hasil rekapitulasi. Menurutnya, keberatan paling banyak dialamatkan pada peserta Pemilu yang merasa ada pelanggaran atau ada kecurangan yang berimbas pada perolehan suara, sehingga berpotensi menghalangi harapan untuk ditetapkan sebagai pemenang.

“Keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi jika tidak didukung oleh fakta dan bukti, tentu akan dikesampingkan. Keberatan selanjutnya diarahkan untuk disampaikan atau dilaporkan kepada Bawaslu guna ditindaklanjuti lewat mekanisme pelanggaran administrasi atau pidana. Pada posisi ini, sejatinya keberatan tidak menghalangi proses rekapitulasi yang terus berlangsung,” ungkapnya.

Ketiga, sampul sertifikat perolehan penghitungan suara ditemukan segel telah terbuka. Sertifikat perolehan penghitungan suara idealnya tersegel khusus KPU. Sertifikat disegel saat selesai pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten yang disaksikan peserta rapat dan Bawaslu, kemudian dibuka kembali di hadapan peserta rapat pleno tingkat provinsi.

“Namun terbukanya segel sertifikat perolehan sebelum dibawa masuk ke dalam rapat pleno akan memunculkan pertanyaan, terkait profesionalitas dan potensi pelanggaran yang mengakibatkan terbukanya segel sampul sertifikat. Kasus ini (terjadi) KPU Banggai pada 10 Mei 2019,” jelasnya.

Keempat, halaman terakhir sertifikat perolehan perhitungan suara yang diberikan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu ditemukan tidak tercopy, dan menyebabkan halaman secara keseluruhan sertifikat tidak lengkap.

“Ini bisa jadi disebabkan kelalaian pihak yang menggandakan sertifikat, serta kelalaian pihak yang menerima sertifikat karena tidak melakukan pengecekan kelengkapan halaman sertifikat. Kasus sertifikat DB1 PPWP dari KPU Banggai,” ungkapnya.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas