Home Sulteng

Penanganan Pengungsi Sejak Awal Bermasalah

239
Sofyan Farid Lembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengkritik keras pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terkait mitigasi bencana atau penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

“Penanganan para pengungsi banyak yang menjadi persoalan hingga saat ini yang masuk dalam catatan kami. Sejak awal pemerintah tidak mau tahu persoalan penanganan bencana,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah kepada Metrosulawesi saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Dia mengatakan, penanganan bencana semuanya dilakukan oleh NGO Internasional. Sementara, bencana 28 September yang banyak merenggut korban jiwa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Selama ini menjadi pertanyaan, kenapa ada NGO Internasional masuk ke wilayah ini, padahal sudah ditetapkan bukan bencana nasional,” ucapnya.

“Disinilah kita melihat bagaimana mekanisme sistem keuangan negara. Intinya harus ada keberanian, jika memang kita tidak punya uang, harus berani bilang tidak punya uang. Jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada masyarakat. Itu baru soal Jadup (jatah hidup), belum lagi soal bantuan yang lain,” ungkapnya.

Sejak awal, kata Sofyan, persoalan data korban bencana masih menjadi permasalahan besar. Apalagi, bermuara pada Jadup para pengungsi yang belum cair.

“Tentu ini juga menjadi pertanyaan. Masalahnya mungkin ada di klarifikasi administrasinya atau uangnya yang tidak cair dari pusat. Kalau kita menarik masalah yang sebenarnya, itu ada pada penetapan bencana kita yang tidak jelas spesifiknya,” ujarnya.

Sebab belum pernah terdengar, menurutnya, jika bencana ini ditetapkan sebagai bencana daerah atau nasional.

“Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan tentang hal tersebut,” katanya.

Terkait Jadup, Sofyan mengatakan pemerintah Kota Palu beberapa bulan lalu mengeluarkan jaminan tersebut kepada para korban bencana, namun saat ini Jadup tersebut sudah dihentikan.

“Inilah yang menyebabkan prosesnya juga tidak jelas sampai hari ini. Ini salah satu keberanian dari pemerintah kota mengeluarkan Jadup. Belum lagi persoalan data kematian, katanya jumlahnya sekitar 4 ribu, tapi NGO pernah merilis itu sekitar 8 ribu lebih, dan kenapa tiba-tiba menjadi 4 ribu. Makanya, ini menjadi catatan penting kita,” ungkapnya.

Dia menejaskan, saat bencana tahun lalu ditetapkan menjadi bencana nasional, maka penanggung jawabnya adalah pusat, dan ketika itu ditetatpkan sebagai bencana daerah, berarti kewenangan itu ada di daerah.

“Kalau memang seluruh dana itu ada di pusat, tentu disinilah salah satu yang menjadi pertanyaan Ombudsman sejak dulu. Satu hal yang menjadi catatan kita adalah betapa sulitnya proses pencairan segala bantuan ini, atau jangan-jangan negara tidak punya uang untuk itu. Tapi janji harus dijalankan, dan mana janji itu,” katanya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas