Home Palu

Gubernur: Tidak Ada Perubahan Lokasi Huntap

240
H Longki Djanggola. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menegaskan tidak ada permintaan perubahan site plan lokasi Hunian tetap (Huntap) untuk wilayah Kota Palu. Hal ini ditegaskan menanggapi permintaan Walikota Palu Hidayat agar Gubernur Sulteng tidak terpengaruh pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng.

“Sampai hari ini saya tidak ada pemberitahuan permintaan untuk perubahan site plan Huntap,” tegas gubernur, Kamis, 9 Mei 2019.

Gubernur mengaku belum mengetahui adanya rencana perubahan site plan lokasi Huntap Kelurahan Tondo. Sebab seingat gubernur, ia telah mengeluarkan penetapan lokasi Huntap berdasarkan pengusulan Walikota Palu.

“Tanya saja walikota yang minta ada perubahan siapa? Jika ada perubahan maka ditanyakan sama walikota dan BPN,” pungkas gubernur.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Palu Hidayat meminta Gubernur Longki Djanggola agar tidak terpengaruh dengan pejabat di BPN Sulteng.

“Kepada Pak Gub tolong jangan lagi mau dipengaruhi Kepala Kanwil BPN Sulteng itu karena terus terang saja dia Kakanwil yang bermasalah dari Provinsi Bali,” katanya usai menerima perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Tokyo Center di ruang kerja Kantor Walikota Palu, seperti dikutip Antara, Selasa 7 Mei 2019.

Permohonan itu disampaikan Hidayat menyusul upaya Kanwil BPN Sulteng untuk memengaruhi Gubernur Longki Djanggola merevisi Surat Keputusan Gubernur Sulteng tentang Penetapan Lokasi Hunian Tetap (huntap) di Kelurahan Tondo dan Talise.

“Untuk kepentingan pengungsi yang akan menempati huntap di lokasi yang sudah ditetapkan di sana saya siap pasang badan. Saya mohon kepada Gubernur jangan lagi direvisi dan diubah lokasi huntap yang sudah ditetapkan,” pintanya.

Dia menjelaskan setelah Gubernur Sulteng menetapkan lokasi huntap di Kelurahan Tondo Talise seluas 481,65 hektar, Pemerintah Kota Palu kemudian membuat rencana tapak atau site plan di lokasi relokasi bagi pengungsi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi itu.

Site plan dibuat menyusul desakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang merupakan penyumbang huntap terbanyak sekitar 1.500 unit yang meminta kepastian dan kejelasan status dan lokasi huntap yang akan dimanfaatkan untuk membangun huntap bantuan mereka oleh Pemkot Palu.

“Tiba-tiba Satgas Kementerian PUPR di Sulteng datang dengan site plan nya. Oke kami ikuti site plan yang dibuat mereka. Setelah kami membuat site plan dan mengukur kembali lokasi huntap di sana menggunakan dana sendiri, tiba-tiba Kanwil BPN Sulteng muncul dengan suratnya ingin mengubah ini lagi,” katanya.

Hidayat menyatakan menolak rencana perubahan site plan yang diajukan oleh Kanwil BPN Sulteng kepada Pemkot Palu. Dalam beberapa kali rapat baik dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PUPR, dia juga menolak usulan itu sebab dinilai dapat mengacaukan keputusan awal yang telah ditetapkan.

Dia khawatir jika penetapan lokasi huntap itu kembali diubah, para pihak yang akan memberi bantuan huntap maupun tengah membangun huntap di sana akan kecewa bahkan dipastikan akan menghentikan dan menarik bantuannya di atas tanah tersebut akibat ketidakjelasan status dan lokasi huntap yang berubah-ubah.

Adapun Gubernur Sulteng telah menetapkan lokasi untuk pembangunan Huntap untuk Kota Palu seluas 560,93 hektar yang berada di Kelurahan Duyu seluas 79,3 hektar dan Kelurahan Tondo dan Talise seluas 481,65 hektar.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas