Home Palu

Kadis Dukcapil Palu Tanpa SK Mendagri

560
Abd Haris Yotolembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)

  • Jarkomdat Dukcapil Palu Terancam Diputus

Palu, Metrosulawesi.id – Layanan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Palu terancam akan diputus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut disebabkan dilantiknya Kepala Dinas Dukcapil Palu Rosidah Thalib tanpa Surat Keputusan (SK) Mendagri. Adapun Rosidah Thalib dilantik Walikota Palu Hidayat melalui Wakilnya Sigit Purnomo Said bersama belasan pejabat lainnya pada Kamis, 25 April 2019.

“Kadis Dukcapil Palu dilantik tanpa SK Mendagri, itu melanggar prosedur,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng Abd Haris Yatolembah kepada Metrosulawesi, Senin, 6 Mei 2019.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng itu menjelaskan sesuai regulasi pelantikan pejabat di lingkungan Dinas Dukcapil harus melalui SK Mendagri yang dikeluarkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Pelantikan yang dilakukan walikota cacat hukum karena semua pejabat Dukcapil mulai Eselon I sampai Eselon IV harus melalui SK Mendagri,” tandas Haris dengan nada kesal.

Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng Risal Damsud menambahkan apabila dalam waktu dekat tidak ada upaya Pemkot Palu mengajukan permohonan SK Kadis Dukcapil, maka layanan Jarkomdat dengan terpaksa akan diputus.

“Informasi dari Kemendagri melalui Korwil Pemanfaatan Data Sulawesi Tengah, Jarkomdat Dukcapil Palu akan diputus. Kalau diputus tentu semua layanan kependudukan dan pencatatan sipil akan terhenti,” ujar Risal.

Risal mengatakan Pemkot Palu terkesan dengan sengaja mengabaikan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab kelalaian serupa bukan pertama kali lagi dilakukan Pemkot Palu.

“Seingat saya ini untuk ketiga kali walikota melantik pejabat Dinas Dukcapil tanpa SK Mendagri. Saya juga tidak tahu kenapa sampai bisa begitu, padahal mereka juga sudah tahu regulasi itu,” ucapnya.

Padahal menurutnya pengajuan permohonan SK Mendagri tidak sulit karena cukup bermohon kepada BKD Sulteng untuk selanjutnya mendapat rekomendasi dari Gubernur H Longki Djanggola. Rekomendasi dari gubernur kemudian yang digunakan untuk permohonan SK Mendagri.

“Kalau Jarkomdat Dukcapil Palu benar-benar diputus, akan sama kasusnya dengan yang Parigi Moutong dan Luwuk,” pungkas Risal.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas