Home Donggala KPU Donggala Berharap Tidak Ada PHPU

KPU Donggala Berharap Tidak Ada PHPU

194
Foto bersama Komisoner KPU, Bawaslu dan perwakilan PKS, Mulyono Dwi Putro usai penyerahan berita acara pada penetapan pleno tingkat kabupaten. (Foto: Ist)
  • Partisipasi Pemilih Meningkat

Donggala, Metrosulawesi.id – Rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dan penetapan hasil pileg/pilpres yang dilaksanakan KPU telah selesai dilakukan pada Sabtu 4 Mei 2019.

“Alhamdulillah KPU bekerja sesuai target yang direncanakan sebelumnya, dan KPU Donggala tercepat menyelesaikan pleno atau penetapan hasil pileg/pilpres tingkat kabupaten,” kata ketua KPU Donggala, M Unggul.

Lanjutnya, di pemilihan serentak ini, partisipasi masyarakat donggala di 16 kecamatan meningkat menjadi 78%, ada ketambahan 1% dari target nasional 77%.

Proses pleno yang berjalan selama empat hari banyak dinamika yang terjadi, semua proses sudah dilalui, olehnya dipenutupan pleno KPU akan mengeluarakan produk hukum berupa berita cara serta surat keputusan penetapan sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan Pileg/Pilpres.

“Semua jenjang tahapan sudah kita lalui bersama secara prosedural, dan tidak ada satu pun yang dirugikan dalam proses ini semua sudah menerima hasilny. KPU akan memberikan berita acara dan SK penetapan hasil pileg/pilpres 2019 kepada masing-masing saksi parpol,” tuturnya.

Setelah menyampaikan sambutan singkat pihak KPUD kemudian megumumkan secara resmi hasil pileg di tingkat kabupaten ke form DB-1. Hasilnya PKS berhak menduduki kursi pimpinan dengan total suara partai 18.674 dengan lima kursi, disusul wakil ketua I Partai Nasdem raihan suara partai 18,395 juga lima kursi, dan gerindra berhak menduduki wakil ketua II dengan jumlah dukungan 17,062 lima kursi, PKB pemenanga pileg dengan total suara partai 20 ribuan lebih tetapi hanya berhasil merebut 4 kursi saja.

Ketua KPUD Donggala M Unggul usai rapat pleno kepada wartawan berharap tidak ada sengketa pasca ditetapkan hasil pleno tingkat kabupaten pemilhan pileg/pilpres, karena menurutunya semua proses yang dilakauakn jajarannya prosedural mengikuti jenjangnya atau tahapan.

“Kalau pun ada Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), tertentu kita tidak bisa mencegahnya atau melarangnya itu adalah hak yang diberikan UU, tapi kami yakin sengketa PHPU tidak ada,” sebutnya.

Disinggung keluarnya dua dokuemn hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan (D-A1) di Sojol, M unggul menyampaikan persoalan sudah terselesaikan. Bawaslu, PPK kecamatan dan para saksi sudah berkesepakatan model D-A1 yang terjadi di Sojol sudah diperbaiki pada saat pleno.

Namun demikian, kalau pun dari parpol masih keberatan, KPU mempersilahkan gunakan proses hukum, ada bawaslu dan gakumdunya untuk meneruskannya, karena KPU bukan ranahnya lakukan perdebatan hukum.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Elwin Kandabu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here