Home Palu Ratusan Pasien RS Undata Tak Bisa Nyoblos

Ratusan Pasien RS Undata Tak Bisa Nyoblos

245
SUASANA RSUD - Seorang pasien di RSUD Undata Sulteng yang tidak bisa mencoblos pada Pemilu 2019, Rabu, 17 April 2019. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Sekitar 200-an pasien di RSUD Undata Sulteng tak bisa melakukan pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Anggota Legislatif.

Demikian dikatakan koordinator Securty RSUD Undata Sulteng Mastur di Palu, Rabu, 17 April 2019.

“Saya coba tanya kepada pihak KPU khusus pasien katanya sudah tidak bisa lagi, karena waktu pemilihan itu batasnya sampai pukul 13.00 wita. Kemudian pihak TPS juga sampai saat ini belum datang-datang ke RSUD Undata,” kata Mastur.

Mastur mengatakan KPU telah memastikan pasien di RSUD Undata sudah tidak bisa lagi memilih, sebab sudah pukul 13.00 Wita.

Bagian umum RSUD Undata Sulteng belum mau memberikan informasi lebih rinci terkait pasien yang tidak bisa memilih.

“Kami dari pihak RS siap meunggu menunggu KPU untuk melayani masyarakat, sebab kami tidak bisa membawa pasien yang terbaring ke TPS. Olehnya itu kami berharap KPU datang ke Rumah Sakit untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu Pasien RSUD Undata Sulteng, Tahira juga berharap jika bisa petugas TPS mengantarkan kotak suara ke rumah sakit.

“Orang sakit tidak mungkin kita bawa ke TPS, jadi kita berharap petugas TPS datang ke RS untuk membawa kotak suara, sehingga sejumlah pasien bisa memilih,” katanya.

Terpisah Anggota KPU Sulteng Divisi Data, Halima mengatakan KPU Sulteng telah memerintahkan seluruh KPU Kab/Kota untuk menyurat ke seluruh RS untuk meminta data pasien, dan itu telah dilakukan antara Februari dan Maret.

Halima. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

“Memang dari pihak rumah sakit tidak mampu memberikan data pasien yang statis, karena kita tau pasien di RS dinamis, sehingga kami memahami pada saat itu tidak ada data,” kata Halima.

Kata Halima, di H-7 pasca putusan MK KPU mencoba lagi untuk menginstruksikan ke seluruh Kab/Kota melakukan pendataan di RS, sampai saat ini itupun memang belum ada data yang keluar dari rumah sakit.

“Kemudian kemarin H-1 dari bagian umum RSUD Undata bertanya ke KPU Provinsi terkait pasien yang akan memilih di rumah sakit. Jadi kami menjawab pasien di rumah sakit sebenarnya masih dimungkinkan untuk melakukan pencoblosan ketika memang tidak bisa mengunakan hak pilihnya di daerah asal, tentu dengan catatan pasien itu mengurus form A5,” ujarnya.

Kata dia, KPU Sulteng sebagai koordinator mencoba proaktif menyampaikan ke KPU Kota Palu, jika dimungkinkan merekalah yang proaktif ke rumah sakit.

“Namun kondisi dilapangan semua petugas kita berkonsentrasi menyelesaikan distribusi, sehingga pihak KPU Kota Palu tidak mampu melakukan pendataan dengan mendatangi pemilih rumah sakit yang tidak sempat melapor ke KPU,” ungkapnya.

Sementara kata Halima, informasi terakhir yang di dapatkannya dari KPU Kota Palu, mereka akan bergeser ke RS jika ketersedian surat suara masih ada. Jadi ada dua kasus di RSUD Undata, pertama tidak ada data pemilih rumah sakit yang memiliki form A5 yang masuk di KPU baik dari H-30 sampai H-1.

“Kemudian di H-1 pihak RS menyampaikan bahwa mereka tidak yang bisa datang untuk melapor, kami upayakan agar ada yang bisa ke RS, ternyata pihak KPU pun sudah tidak ada yang mampu melakukan pelayanan jemput bola kepada pasien di RS pada hari H, karena mereka semua bertugas melakukan distribusi surat suara,” ujarnya.

Kata Halima, KPU Sulteng memohon maaf jika seandainya dianggap tidak melayani, karena memang dari pemilu ke pemilu yang terkait dengan RS, niat maksimal KPU mengupayakan itu sulit terwujudkan. Karena untuk rumah sakit harusnya dalam UU kepemiluan itu mendapat khusus, karena rata-rata untuk efektifnya data RS itu paling cepat H-3, paling lambat H-1.

“Jika misalkan ada surat suara pun kemudian kita bergeser ke rumah sakit, yang kita bisa layani adalah pasien yang punya KTP sama dengan alamat TPS, kemudian DPTB yang sudah melaporkan di TPS,” ungkapnya.

Halima mengaku memang di rumah sakit lain juga ada, namun pihaknya tidak mau men-justice semua karena H-1 kemarin KPU tidak mendatangi satu persatu rumah sakit, tetapi rata-rata rumah sakit kondisinya adalah mereka kesulitan data.

“Kami terkait dengan DPTB tidak bisa kolektif, informasi terkumpul pemilih dalam bentuk by name tetapi prosesnya harus satu persatu dan harus ditandatangi langsung oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here