Home Sulteng

Kapolda: Pengamanan TPS Operasi Khusus

257
BERI MOTIVASI - Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto MSi, memberikan pembekalan dan motivasi kepada Pasukan BKO Polda Sulteng, di lapangan Apel Polda Sulawesi Tengah, Kamis 11 April 2019. (Foto: Ist)

  • Sanksi Tegas, Bila Tidak Melaksanakan Tugas

Palu, Metrosulawesi.id – Sedikitnya 1.551 polisi di jajaran Polda Sulteng akan dilibahkan dalam pengamanan pemilu 2019, baik di kabupaten maupun di kota di Sulawesi Tengah. Mereka akan ditempatkan di semua TPS-TPS yang ada.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto MSi, saat memberikan pembekalan dan motivasi kepada Pasukan BKO Polda Sulteng, dilapangan Apel Polda Sulawesi Tengah, Kamis 11 April 2019, berpesan kepada seluruh anggota BKO Pam TPS, agar langsung berangkat menuju tempat penugasan,di seluruh wilayah Polres jajaran Polda Sulteng yang nanti akan dilepas pada tanggal 13 dan 14 April 2019.

“Melapor kepada Kapolres setempat bahwa saudara-saudara sudah sampai di wilayah Polres dan dari Polres saudara akan disebar ke lokasi-lokasi TPS, di lokasi TPS segera kenali siapa KPPS, siapa petugas linmas, siapa petugas TNI yang ada, siapa Kepala Desa, Siapa Ketua RT/RW minta nomor kontak mereka agar memudahkan komunikasi apabila ada permasalahan di lapangan,” ucapnya.

“Pelajari tipologi wilayah penugasan dengan menggalang potensi masyarakat yang ada. Jaga sikap prilaku saudara sebagai anggota Polri. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan misi untuk mengamankan dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 sampai di TPS,” tambahnya.

Kapolda mengatakan, pada saat hari H pungut suara, petugas Pam TPS harus datang lebih awal, cek kesiapan di TPS, dan koordinasikan kembali untuk mengetahui kesiapan dan hambatan yang mungkin terjadi dengan KPPS. Lakukan koordinasi pengamanan dengan linmas, TNI dan komponen pendukung lain yang ada di TPS.

Untuk dipahami kata Kapolda, apabila ada permasalahan di dalam lokasi TPS itu bukan menjadi domain petugas BKO Pam TPS tetapi apabila atas permintaan atau izin dari ketua KPPS, baru petugas Pam TPS dapat memasuki lokasi Pungut Suara. Tugas utama Petugas Polri pam TPS adalah mengamankan lokasi yang ada di luar TPS yang memungkinkan terjadinya ancaman yang dapat mengganggu berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Tugas pengamanan TPS ini kata Kapolda, adalah tugas di masa Operasi khusus.

“Bila ada anggota yang tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tanggung jawab sebelum tugas selesai, maka akan diberikan sanksi tegas dengan hukuman dua kali lipat,” tegas orang nomor satu di Polda Sulteng itu.

Pengamanan Pemilu Libatkan 4.675 Personel

Didik Supranoto SIK. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)

Terkait dengan pemberangkatan Pasukan BKO Pam TPS dari Polda Sulteng, Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto SIK, saat ditemui wartawan, Kamis 11 April 2019 mejelaskan bahwa, pasukan BKO Pam TPS dari Polda Sulteng akan digeser H-3 dan H-4, sebelum Voting Day.

Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto SIK, menjelaskan bahwa pergeseran itu dilakukan agar anggota yang bertugas pengamanan TPS bisa segera beradaptasi dan mengenali lingkungan penugasannya.

Untuk jumlah perkuatan TNI Polri yang dilibatkan dalam pengamanan tahap Pemungutan suara ini sejumlah 4.675 personel, yang terbagi dalam 3.124 Personel Polres Jajaran dan 1.551 Personel BKO Polda Sulteng Sulteng.

“Personel Polri sebanyak tersebut, akan dibantu TNI sebanyak 800 personel, guna mengamankan Tempat Pemungutan Suara ( TPS ), sebanyak 9.191, dimana berdasarkan pemetaan dan identifikasi terhadap TPS telah dikelompokan menjadi 3 TPS,” ucapnya.

Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto SIK, berharap semoga dengan tersebarnya personel Polri, TNI, Linmas dan Potensi masyarakat lain pelaksanaan Pemilihan Umum anggota legislatif dan Pemilihan Presiden / Wakil Presiden 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat berlangsung dengan aman, damai dan sejuk.

“Saya mengimbau kepada Masyarakat Sulteng untuk ramai-ramai datang ke TPS, Gunakan Hak pilihnya sesuai hati nurani, Jangan takut untuk datang ke TPS, ada intimidasi, ada pengancaman, ada yang melarang datang ke TPS, segera lapor kepada anggota POLRI dan TNI, karena POLRI dan TNI bertugas mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 sampai di TPS TPS,” imbaunya.

Masyarakat juga imbau untuk tidak melayani atau menerima pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan yang biasa disebut “Money Politic” karena merupakan tindak pidana yang diancam pasal 523 UU No.7 Tahun 2017, tentang Pemilu dengan pidana penjara 3-4 bulan dan denda Rp 36 Juta – Rp 48 Juta.

“Bagi oknum oknum yang mempunyai rencana “Serangan Fajar” tersebut sebaiknya diurungkan saja karena Kepolisian juga sudah membentuk Satuan tugas dalam rangka memelihara Kamtibmas dalam Operasi mandiri Kewilayahan yang beranggotakan 398 personel, untuk mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tinombala-2019 Polda Sulteng,” tegasnya.

Reporter: Djunaedi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas