Home Palu

Merasa Dirugikan, Ali Minta Periksa Anggota DPRD

343
Alimuddin Ali Bau. (Foto: Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

  • Tersebar Isu Dana Jembatan IV Mengalir ke DPRD Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Alimuddin Ali Bau mendorong pihak berwajib melakukan pemeriksaan di DPRD Kota Palu terkait adanya dugaan dana pembayaran utang jembatan IV Palu yang mengalir ke DPRD.

Politisi berkumis itu merasa dirugikan dengan beredarnya isu-isu di warung kopi terkait adanya ‘suap’ dana pembayaran jembatan IV Palu yang mengalir ke lembaga legislatif Kota Palu. Sehingga, ia merasa perlu pembuktian kebenaran isu tersebut lewat pemeriksaan pihak berwenang seperti kepolisian maupun kejaksaan.

“Sekarang kan lagi ramai isu soal ada dana pembayaran jembatan IV Palu yang mengalir ke DPRD. Sebagai anggota DPRD tentu saya juga merasa dirugikan dengan hal ini,” ungkap Alimuddin Ali Bau kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Palu, Rabu 10 April 2019.

Anggota Komisi B DPRD Kota Palu itu memastikan, dia tidak tahu menahu terkait adanya dana pembayaran utang jembatan IV Palu yang mengalir ke DPRD. Dia hanya sebatas mengetahui terkait telah dibayarkannya utang jembatan IV Palu per Maret 2019 lalu yang dianggarkan sebesar Rp14 miliar lebih lewat APBD Kota Palu.

“Jadi kalau soal dana itu, saya tidak pernah tahu. Tapi saya mendorong agar pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Menurut informasi yang didapatkan, diduga ada dana sebesar Rp2 miliar dari pembayaran utang jembatan IV Palu yang mengalir ke DPRD.

“Informasinya seperti itu, tapi kita tidak tahu siapa yang menerima. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan,” kata Alimuddin Ali Bau.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Palu Rusdi Mastura angkat bicara soal penganggaran pembayaran tagihan utang jembatan IV Palu. Dia menyayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu serta DPRD Kota Palu saat ini yang menganggarkan pembayaran utang jembatan tersebut tanpa ada upaya negosiasi dan konfirmasi kepada beberapa pihak, termasuk dirinya.

Utang Jembatan IV Palu tersebut terjadi di era pemerintahan Wali Kota Rusdi Mastura. Namun tidak dibayarkan hingga masa pemerintahannya berganti. Ternyata sosok yang lebih dikenal dengan sapaan Cudi itu punya alasan kuat. Bahkan dia rela masuk bui untuk itu. Alasannya, dia tidak ingin merugikan masyarakat.

Kata Cudi, kontrak pekerjaan Jembatan IV Palu tersebut disetujui sebesar Rp57 miliar oleh Pemkot bersama pihak perusahaan. Hingga seluruh pekerjaan selesai, Pemkot akhirnya melunasi pembayaran sesuai kontrak yang telah disetujui tersebut, yakni sebesar Rp57 miliar.

Namun, pihak perusahaan kemudian meminta biaya tambahan dengan alasan harga material dalam proses pengerjaannya mengalami kenaikan. Selain itu, pihak perusahaan juga meminta biaya pembayaran alat bantu kerja. Namun Cudi menolak, sebagai Wali Kota yang menjabat saat itu Cudi hanya berpegang pada kontrak kerja sama yang telah disepakati.

Namun dalam prosesnya, pihak kontraktor melakukan gugatan dan dimenangkan hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Atas dasar putusan tersebut pihak kontraktor pun melayangkan surat tagih utang kepada pemerintah Kota Palu.

Beberapa waktu lalu PT Global Daya Manunggal sebagai perusahaan kontraktor melayangkan surat permohonan pembayaran tahap satu pembangunan Jembatan Ponulele atau Jembatan IV Palu kepada Pemerintah Kota Palu. Dalam surat tagihan tersebut tertera angka tagihan utang sebesar Rp16 miliar lebih, selambat-lambatnya hingga 31 Januari 2019. Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae juga telah mengakui adanya penganggaran pembayaran utang Jembatan IV Palu sebesar Rp14 miliar.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas