Home Sulteng

339 Huntara Belum Dihuni

179
BERI KETERANGAN - Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ferdi Kana Lo mendampingi Ketua Satgas PUPR Arie S Moerwanto (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Palu, Kamis, 4 April 2019. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

  • Pembangunan Huntara Terhambat Pembayaran
  • Satgas PUPR Mohon Maaf kepada Kontraktor

Palu, Metrosulawesi.id – Sebanyak 339 unit Hunian sementara (Huntara) yang tersebar di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) belum dihuni warga terdampak bencana.

Hal ini diungkapkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ferdi Kana Lo mendampingi Ketua Satgas PUPR Arie S Moerwanto di Palu, Kamis, 4 April 2019.

“Saat ini ada 339 unit Huntara yang sudah selesai dan siap huni tapi belum ditempati,” ungkap Ferdi.

Huntara yang belum dihuni itu di antaranya berada di Sigi 103 unit dan Donggala 32 unit. Ferdi mengkalkulasikan dalam satu unit Huntara 12 bilik dikali 339 unit, maka sekitar 4.000 KK seharusnya sudah tidak berada di tenda pengungsian. Saat ini belum diketahui pasti penyebab masyarakat belum menempati Huntara yang telah disiapkan pemerintah.

Padahal menurut Ferdi, pihaknya akan langsung menyiapkan fasilitas pendukung saat masyarakat akan masuk ke Huntara. Diakui saat ini kendala yang ada di Huntara, yaitu penyiapan sarana air bersih, untuk listrik sudah teratasi. Namun hal itu kata dia seharusnya tidak jadi alasan sebab instansi yang dipimpinnya bersama pihak terkait menjamin bisa menyiapkan sarana prasarana Huntara.

“Saat ini kami tidak tahu alasannya, padahal kami sudah berupaya menyelesaikan Huntara. Kami juga sudah minta tolong kepada NGO agar memberi pemahaman kepada warga agar masuk ke Huntara. Segala upaya tetap akan kami coba seperti menyiapkan tangki air di Huntara,” ucap Ferdi.

Untuk jangka panjang, sarana air bersih yang disiapkan di Huntara melalui sumber air terdekat bekerjasama dengan PDAM setempat. Ferdi juga mengungkapkan dari 669 unit Huntara yang harus dibangun di Pasigala, saat ini sudah selesai dikerjakan sebanyak 626 unit. Dari jumlah itu, 280 unit berada di Palu (97,92%), 195 unit di Sigi (95,11%) dan 151 unit di Donggala (91,44%).

“Progres pembangunan Huntara di Pasigala secara keseluruhan telah mencapai 94,82 persen. Kami menarget sebelum akhir masa transisi 24 April 2019, Huntara sudah selesai 100 persen. Setelah itu kami akan fokus total untuk pembangunan Hunian tetap (Huntap),” tandas Ferdi.

Sementara itu Ketua Satgas PUPR Arie S Moerwanto memohon maaf kepada kontraktor karena belum bisa membayar biaya pengerjaan Huntara. Anggaran pembayaran kontraktor dikatakan berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dana siap pakai. Pengusulan pembayaran sudah dilakukan sejak akhir Desember 2018 dan awal Januari 2019.

“Kami mohon maaf kepada kontraktor karena saat ini masih terkendala cash and flow dari BNPB. Seharusnya pembayaran dilakukan Januari dan Februari 2019, tapi sampai saat ini belum terealisasi,” ucap Arie.

Akibat belum dibayarkan kontraktor itu, pembangunan Huntara belum bisa dituntaskan.

“Semua huntara yang sudah dibangun memang belum ada yang dibayar, akibatnya ada di antara kontraktor lokal yang kesulitan cash-flow (arus kas) untuk menyelesaikan pekerjaannya,” kata Arie.

Arie mengatakan, semula pembangunan huntara tersebut akan dikerjakan oleh BUMN lingkup Kementerian PUPR, namun karena pertimbangan pentingnya melibatkan kontraktor lokal, maka pekerjaan pembangunan huntara diserahkan kepada kontraktor lokal melalui Gapensi Sulteng.
Dalam perkembangannya kata Arie, pembayaran proyek yang bersumber dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlambat dicairkan.

“Kami sudah mengusulkan pembayaran tahap pertama pada Desember 2018, namun saat itu tidak keburu dibayar karena sudah di penghujung tahun anggaran. Kami kemudian diminta mengusulkan lagi pada Januari 2019, namun sampai saat ini belum ada pencairan karena penetapan pejabat-pejabat berwenang seperti PPK (pejabat pembuat komitmen) dan lain-lain baru tuntas pada Februari 2019,” ujarnya.

Kendati demikian, Arie yakin masalah pembangunan huntara akan selesai sebelum masa transisi II tanggap darurat bencana selesai pada 24 April 2019.

“Harus selesai, malu saya kalau tidak selesai. Kami terus mengupayakan berbagai terobosan guna mengatasi masalah-masalah yang ditemui,” ujarnya.

Rp 450 juta/unit

Kepala Balai Prasarana Perumahan Sulawesi Tengah Ferdi Kana Lo mengemukakan huntara yang dikerjakan kontraktor lokal itu jumlahnya sekitar 100 unit dengan nilai proyek antara Rp400 juta sampai Rp450 juta tiap unit. Setiap unit huntara terdiri atas 12 bilik yang dilengkapi sarana MCK, air bersih dan listrik.

“Karena keterlambatan pembayaran, kontraktor itu kesulitan cash-flow untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun huntara lainnya tidak ada masalah sebab pendanaannya ditangani langsung oleh BUMN karya-karya tersebut,” ujarnya.

Untuk membantu mengataasi kesulitan kontraktor, Ferdi telah berkoordiansi dengan Bank Sulteng untuk membantu kontraktor lokal menndapatkan pinjaman dengan jaminan huntara-huntara yang mereka telah dan sedang kerjakan.

“Saya sendiri pasang badan untuk menjamin para kontraktor ini di Bank Sulteng agar mendapatkan pinjaman, sehingga masalah huntara bisa segera dituntaskan,” ujarnya.

Ia mengaku tidak bisa memastikan kapan dana pembangunan huntara dari BNPB bisa cair karena prosesnya masih agak panjang. Untuk mencairkan dana dari BNPB itu, BPKP harus melakukan audit dulu terhadap semua huntara yang sudah dibangun. (mic/ant)

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas