Home Palu Berbau Korupsi, Korban Tolak Huntara

Berbau Korupsi, Korban Tolak Huntara

160
Rapat konsolidasi korban likuifaksi Kelurahan Balaroa di gedung Museum Negeri, Palu Barat, Sabtu 30 Maret 2019. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)
  • Warga Balaroa Desak Pemerintah Salurkan Dana Santunan

Palu, Metrosulawesi.id – Sudah enam bulan berlalu. Korban likuefaksi Kelurahan Balaroa kembali meminta pemerintah untuk merealisasikan janjinya untuk segera menyalurkan jaminan hidup dan dana santunan lainnya.

Terkait dengan hal itu, pada Sabtu 30 Maret 2019, bertempat di gedung Museum Negeri di Palu Barat, mereka menggelar rapat konsolidasi. Selain korban, rapat tersebut juga dihadiri Kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Erfandi Suyuti, Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, Wakil Ketua Forum Korban Gempa Dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa, Marwan P Angku, serta Kepala Dinas PUPR Kota Palu, Iskandar Arsya.

Ketua Forum Korban Gempa Dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa, Abdurachman Kasim menjelaskan tujuan digelarnya rapat tersebut adalah untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Kemudian, sejauh mana perhatian pemerintah saat ini kepada yang terdampak bencana.

“Karena ini sudah enam bulan dan sampai sekarang apa yang dijanjikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia hanya sekadar janji belaka tidak ada kepastian,” kata Rachman panggilan akrab Abdurrachman.

Rachman mengatakan, hunian sementara (Huntara), Jaminan Hidup (Jadup)  dan santunan kepada ahli waris korban bencana yang dijanjikan oleh pemerintah hingga kini tidak ada kejelasan yang pasti. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, dan pemerintah provinsi agar melihat langsung kondisi masyarakat pascabencana.

“Tolonglah diajak masyarakat yang terdampak untuk bermusyawarah dan berdiskusi. Karena yang tahu persis masalah korban adalah bukan pemerintah Kota/Kabupaten maupun provinsi yang paling mengetahui adalah masyarakat sendiri,” tegasnya.

Lanjut dia, bila ada pertemuan antara pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah pusat. Forum Korban bencana tidak diikut sertakan dalam pertemuan itu.

“Kalau ada pertemuan yang digelar pemerintah, kami mohon agar diikutsertakan sebagai peninjau agar bisa memberikan masukan terkait persoalan dan yang menjadi kendala saat ini,” ujarnya.

“Yang punya kepedulian hanyalah Yayasan Buddha Tzu Chi yang memberikan respons dan menyatakan bersedia membantu membangun 3.000 unit rumah untuk korban di Kota Palu dan Kabupaten Sigi,” kata Advokat senior itu.

Rachman mengatakan, untuk bantuan logistik selama enam bulan terhitung dari Oktober 2018 hingga Maret 2019 menggunakan dana APBD pemerintah Kota Palu.

“Bantuan logistik untuk pengungsi bukan dari pemerintah pusat. Maka, dari hal itu kami kembali menggelar rapat Konsolidasi Akbar untuk mendengar apa maunya pemerintah terhadap masyarakat korban bencana khususnya yang ada di Kelurahan Balaroa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, seharusnya pihak Forum Korban Gempa Dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa pada minggu pertama Maret sudah berangkat dan bertemu Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo untuk menyampaikan petisi menolak Huntara.

“Kenapa saya menolak Huntara untuk masyarakat karena dalam pembangunan Huntara banyak praktik korupsi. Seperti, satu unit Huntara atau 12 pintu itu nilainya sebanyak Rp540 juta. Padahal kalau kita lihat pembangunan Huntara hanya sekitar Rp50 juta hingga Rp60 juta rupiah,” ungkapnya.

Lanjut dia kemudian, diberi lagi kepada pengusaha lokal sekitar Rp300 juta. Setelah selesai tahap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasti Huntara akan dibongkar. Sedangkan, sesuai data ada sekitar 58 lebih bantuan yang masuk selama enam bulan terakhir baik itu dari yayasan maupun pribadi.

“Sudah banyak bantuan untuk korban Kelurahan Balaroa, Seperti dari Jepang bantuan sembako sebanyak 1.200 paket, kemudian dari sumbangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebanyak 500 paket, termasuk dari pimpinan Yayasan Insan Cita Indonesia, Nilam Sari Lawira sebanyak 300 paket,” ungkapnya.

Lima poin tuntutan yang disepakati dalam rapat yang digagas oleh Forum Korban Bencana Gempa dan Likuefaksi Balaroa, yaitu: menolak Huntara dan menginginkan dana tersebut dikompensasikan kepada korban. Korban menginginkan segera dibangunkan hunian tetap di wilayah kelurahan balaroa Kecamatan Palu Barat.

“Kalau sudah begitu pasti mubazir penggunaan anggaran. Mending uang Huntara yang berkisar triliun rupiah, itu sebaiknya dikompensasikan ke masyarakat korban bencana agar dana itu untuk mereka gunakan sebagai keperluan sehari-hari,” ujarnya.

Rachman mendesak segera percepat pembayaran dana santunan bagi korban jiwa kepada ahli waris. Korban juga menuntut hak-hak keperdataan atas lahan yang terdampak gempa bumi dan likuefaksi harus jelas ganti ruginya.

Terakhir, proses pendistribusian sembako harus merata berbasis data melalui pemerintah kelurahan, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here