Home Palu

Driver Ojol Palu Minta Parkir Gratis

445
FOTO BERSAMA - Sejumlah Ojol di Palu saat foto bersama di tempat tongkrongan di Jalan Dokter Soetomo, depan Kantor LPMP Palu, Selasa, 26 Maret 2019. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

  • Kenaikan Tarif Dinilai Rendah
  • Kemenhub Janji Evaluasi 3 Bulan

Palu, Metrosulawesi.id – Pekerja ojek online (Ojol) di Kota Palu menilai tarif Ojol yang ditetapkan pemerintah tergolong rendah. Meski demikian, mereka mengaku tetap menerima.

“Jika memang tarifnya sudah ditetapkan seperti itu boleh-boleh saja, asalkan biaya parkir untuk di tiap warung ditiadakan untuk Ojol, karena kita sudah potongan parkir, untung-untungan kalau customer itu mau bayar parkirnya,” kata Victor salah satu Ojol di Palu, Selasa, 26 Maret 2019.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan tarif ojol untuk zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, batas bawah sebesar Rp 2.100/Km dan Rp 2.600/Km batas atas.

Terkait dengan penetapan itu, Azis yang juga Driver Gojek di Palu menilai besaran tarif batas bawah mestinya dinaikkan lagi. Minimal katanya, standarnya untuk tarif batas bawah Rp 2.500/km.

“Apalagi aplikasi potong 20 persen, sehingga jika misalnya ongkir hanya Rp6.000 kemudian dipotong 20 persen kita cuma dapat Rp2.800, kemudian potong parkir lagi Rp2.000, berarti kita hanya dapat Rp800,” ujarnya.

Maka dari itu Azis sangat beharap, Pemerintah tetapkan saja minimal tarif batas bawah Rp 2.500/km. Kata dia, saat ini antusias masyarakat di Palu sangat senang dengan adanya Ojol, sebab tinggal tahu beres.

“Tinggal menunggu di rumah, kemudian tinggal pesan apa saja yang mau dibeli, sehingga tidak repot lagi kemana-mana, selain itu juga tinggal dijemput di rumah antar sampai tujuan, pokoknya lebih praktislah,” jelasnya.

Azis mengatakan yang namanya kota padat dengan banyak pekerjaan, pasti banyak orang pakai Ojol untuk memesan sesuatu dan lainnya.

“Ojol yang aktif di Palu ini diperkirakan sekitar ratusan, karena banyak juga mahasiswa bekerja menjadi Ojol, sehingga nanti pulang kuliah baru aktif jalan,” ungkapnya.

Merespons permintaan ojol tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan sudah mengetahui keinginan para driver ojol, namun ketentuan pemerintah telah diputuskan sehingga pihaknya mesti menunggu hingga aturan tersebut berlaku dan berjalan selama tiga bulan.

“Nanti dibicarakan lagi seandainya memang ada respons seperti itu, tapi biarkan ini jalan dulu kan memang dalam regulasi tiga bulan jalan bisa dilakukan, tapi tidak harus,” kata dia, Selasa 26 Maret 2019.

Budi meminta usulan yang diajukan driver nantinya juga berisi perhitungan yang berkaitan dengan pengemudi, aplikator dan masyarakat.

“Silakan (ajukan usulan) tapi nggak hanya sebut angka ya, mesti ada hitungannya kenapa, seperti apa biar berpikir rasional,” terang dia.

Sebelumnya Ketua Presidium Nasional Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengaku akan terus berupaya agar usulan tarif Rp 2.400 per km nett tanpa potongan diterima Kemenhub. Pasalnya, hal itu sudah ditunggu bersama-sama sebelumnya.

“Iya betul (masih berupaya). Setidaknya kenaikan dilakukan bertahap, dan titik tarif ideal aspirasi kami sebesar Rp 2.400/km bisa tercapai, karena nilai tersebut sudah dilakukan perhitungan secara detail bersama Kemenhub juga sebelumnya. Artinya, Kemenhub sudah paham kenapa terbentuk tarif dasar batas bawah Rp 2.400/km nett,” kata Igun Wicaksono. (del/dtf)

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas