Home Sulteng Dana Stimulan Diberi secara Tunai

Dana Stimulan Diberi secara Tunai

3473
H Ridwan Mumu. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)
  • Ditransfer Langsung ke Rekening Penerima
  • Yang Dapat Stimulan, Tak Dapat Huntap

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah akhirnya memutuskan pemberian dana stimulan untuk korban bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) dibayarkan secara tunai. Tidak dalam bentuk material atau barang sebagaimana direncanakan semula. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng H Ridwan Mumu mengungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memutuskan dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah rusak terdampak bencana diubah menjadi berbentuk uang.

“Alhamdulillah, saat rapat bersama Wapres di Jakarta kemarin, dana stimulan diputuskan berbentuk uang,” ungkap Ridwan di Palu, Rabu, 20 Maret 2019.

Dia mengatakan dana stimulan akan dicairkan melalui transfer bank ke masing-masing rekening kepala keluarga penerima. Pencairan dilakukan dua tahap yang dimulai untuk rumah rusak kategori berat dengan nominal Rp25 juta tahap pertama.

“Dana stimulan yang untuk rusak berat Rp50 juta diberikan dua tahap, tahap pertama Rp25 juta, dan tahap kedua Rp25 juta,” ucapnya.

Ridwan kembali menegaskan yang berhak menerima dana stimulan, yaitu masyarakat yang rumah rusak dan lahan masih bisa dipakai. Dia mencontohkan masyarakat yang rumahnya rusak (roboh) dan lahannya berada di zona hijau, dipastikan berhak mendapat dana stimulan. Bagi yang menerima dana stimulan tidak berhak lagi mendapat Hunian tetap (Huntap) dari pemerintah.

“Jadi kalau yang rumahnya roboh atau hilang tapi berada di zona merah diberikan Huntap karena direlokasi. Tapi kalau sudah dapat Huntap tidak berhak lagi menerima dana stimulan,” kata Ridwan.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng itu menambahkan saat ini data penerima dana stimulan terus dimatangkan karena harus dipilah sesuai keadaan riil di lapangan.

“Makanya agak lama data rumah rusak karena harus dipilah sebagai penerima dana stimulan atau penerima Huntap,” tandas Ridwan.

Sebelumnya informasi yang diterima masyarakat dana stimulan akan dicairkan berbentuk material melalui Pokmas. Hal ini memicu kemarahan sebagian masyarakat calon penerima dana stimulan di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada Kamis, 7 Maret 2019.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng Bartholomeus Tandigala menjelaskan bantuan dana stimulan berbentuk material merupakan keputusan pemerintah pusat.

“Itu keputusan dari pusat, karena mereka yang memiliki anggaran, tapi sampai sekarang belum ada juknisnya (petunjuk teknis),” jelas Bartholomeus kepada Metrosulawesi, Jumat, 8 Maret 2019.

Rp600 Ribu Per Jiwa, 72.000 Jiwa Terima Jadup

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulteng H Ridwan Mumu mengungkapkan sekitar 72.000 jiwa korban bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) akan menerima bantuan Jaminan hidup (Jadup).

“Wapres waktu pertamakali datang ke Sulteng pascabencana menginstruksikan Hunian sementara (Huntara) harus dibangun 1.200 unit. Setiap unit dihuni 12 kepala keluarga dengan estimasi di dalam satu unit 5 jiwa. Dari jumlah itulah didapat perkiraan 72.000 yang akan diberikan Jadup tapi harus yang tinggal di Huntara (Hunian antara),” ungkap Ridwan, Rabu, 20 Maret 2019.

Ridwan menerangkan nominal Jadup yang akan diberikan Rp600 ribu per jiwa sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2015. Permensos tersebut mengamanatkan calon penerima Jadup harus yang tinggal di Huntara.

“Untuk Sulteng Menteri Sosial memutuskan memberi Jadup selama 60 hari dengan nominal masing-masing jiwa Rp10.000 per hari. Makanya masyarakat yang masih di tenda harus segera ke Huntara agar bisa mendapat Jadup,” terangnya.

Hanya saja kata Ridwan, sampai saat ini masih banyak warga yang memilih tinggal di tenda sementara Huntara banyak kosong. Hal itu menghambat pengusulan calon penerima Jadup korban terdampak bencana di derahnya. Padahal regulasi telah mengamanatkan penerima Jadup harus yang berada di Huntara

Atas hal tersebut menurut Ridwan, Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak bisa disalahkan. Sebab selama ini data selalu berubah-ubah saat akan diusulkan untuk dianggarkan.

“Data selalu berubah, baru mau dianggarkan 10 tambah lagi 5, dianggarkan 15 tambah lagi. Makanya kementerian dan BNPB tidak ada yang berani mengunci (menetapkan) data,” ucap Ridwan.

Dinsos Sulteng sendiri diutarakan Ridwan dalam penanganan korban bencana memiliki tiga tugas, yaitu pendataan ahli waris, jadup dan bantuan isian Huntara. Untuk ketiga tugas tersebut Dinsos telah membentuk tim pendataan dan verifikasi serta validasi data.

“Intinya Jadup sekaligus isian Huntara baru bisa diserahkan kalau penerima sudah tinggal di Huntara. Itu sudah menjadi amanat Permensos Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana,” tandas Ridwan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here