Home Hukum & Kriminal

Deposito Fiktif Bank Sulteng Masuk Tahap Satu

387
Bank Sulteng. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Penanganan kasus deposito fiktif yang melibatkan mantan kepala kantor kas Bank Sulteng di Bahomotefe, Morowali, berinisial COL sebagai tersangka, kini masuk ke tahap satu.

“Saat perkaranya ditangani subdit Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda Sulteng, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019,” kata Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Didik Supranoto SIK, Selasa 19 Maret 2019.

Didik menjelaskan, kronologi tindak pidana berawal ketika tersangka COL mendatangi korban di rumahnya di Desa Keurea, Kecamatan Bahudopi Kabupatan Morowali, untuk menawarkan deposito di Bank Sulteng Bahomotefe pada April 2017.

Tersangka COL menjelaskan kepada korban setiap penyimpanan deposito senilai Rp1 miliar mendapatkan hadiah umroh untuk dua orang. Karena tertarik, korban bersedia untuk menabung deposito di Bank Sulteng Bahomotefe dengan mengangsur sebanyak 3 kali, sehingga berjumlah sebanyak Rp 1 miliar lebih.

“Pada tanggal 22 Pebruari 2018 tersangka memberikan kepada korban bukti bilyet deposito yang ditandatangani sendiri oleh tersangka, dan saat itu tersangka menjanjikan korban untuk memberangkatkan umroh akhir bulan Pebruari 2018 atau awal Maret 2018. Pada tanggal 24 Pebruari 2018 korban ke Bank Sulteng untuk melakukan pengecekan dan bertemu dengan customer service, setelah dicek diketahui bilyet depositonya tidak terdata dalam sistem,” jelas Didik.

Sebelum ditangani Polda, kasus deposito fiktif ini sebenarnya sudah diupayakan jalan damai. Kala itu pihak tersangka sudah menyepakati penyelesaian secara damai. Namun tidak membuahkan hasil. Karena itulah saksi korban melaporkan ke Polda Sulteng.

Saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan 12 orang saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka COL. Dilakukan penyitaan barang bukti.

“Terhitung mulai hari Senin tgl 11 Maret 2019 Berkas Perkara telah diserahkan kepada Penuntut Kejati Sulteng untuk tahap I. Terhadap tersangka dipersangkakan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf b UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dengan ancaman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp 100 miliar,” ujar Kabid Humas itu.

Reporter: Djunaedi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas