Home Politik

Pemilu Jadi Momentum Reuni Pengungsi di TPS

235
Koordinator Divisi Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Halimah di ruang kerjanya. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

  • KPU Siap Fasilitasi Pengungsi Mandiri ke TPS

Palu, Metrosulawesi.id – Bagi pengungsi, korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Pemilu 2019 bukan sekadar memilih calon pemimpin. Tapi, sekaligus menjadi momentum reuni antarwarga setelah di antara mereka yang sebelumnya bertetangga, terpisah berbulan-bulan karena bencana alam. Ada yang mengungsi lintas kelurahan, lintas kecamatan, dan bahkan lintas kabupaten.

“Saya melihat semangat pemilih kita. Mereka maunya reunian di TPS-nya. Kan tidak semua pemilih mengungsi di satu titik, mereka tersebar,” kata Koordinator Divisi Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Halimah ditemui Metrosulawesi, Senin 11 Maret 2019.

Halimah mengaku sudah turun langsung ke titik-titik pengungsian untuk berdialog dengan warga dan menyerap aspirasi mereka. Dari situ, diketahui bahwa sebagian besar pengungsi justu ingin memilih di TPS dimana mereka terdaftar sebelum terjadi bencana alam. Ada yang beralasan karena ingin bertemu dengan kerabatnya dan tetangganya di TPS.

“Sebagian besar pengungsi dari Balaroa yang ada di Duyu, mau kembali memilih di TPS yang ada di Balaroa. Termasuk warga dari Kelurahan Lere (Palu Barat) yang direlokasi ke huntara. Meskipun lokasi pengungsian warga Lere itu masih satu daerah pemilihan yaitu Palu Barat, tapi mereka ingin memilih di TPS asalnya. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat menyalurkan hak suaranya. Tentu saja kita akan tempatkan TPS di lokasi yang aman,” kata Halimah.

“Saya juga mendatangi pengungsi di Masjid Agung (Palu), mereka bersedia memilih di TPS-nya di daerah asalnya” imbuh Halimah yang mantan komisioner KPU Palu.

Sebagian besar pengungsi lebih memilih kembali ke TPS-nya masing-masing, terutama yang berbeda daerah pemilihan. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan jajaran KPU tentang konsekwensi pemilih pindahan di luar daerah pemilihan.

Misalnya warga Balaroa yang mengungsi ke Duyu dan ingin mencoblos di sana, maka konsekwensinya tidak bisa menerima surat suara calon anggota DPRD Kota Palu. Sebab, Duyu termasuk Kecamatan Tatanga yang berbeda dapil untuk pemilihan DPRD Palu dengan Balaroa (Palu Barat).

“Pengungsi maunya bisa mendapatkan lima surat suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota). Kami sampaikan bisa, sepanjang (memilih di TPS)yang masih dalam satu dapil. Kalaupun mau tetap memilih di lokasi yang berbeda dapil, maka konsekwensinya tidak semua surat suara bisa diberikan pada saat pencoblosan,” jelas Halimah.

Selain pengungsi yang terkonsentrasi di satu titik, KPU juga memberikan perhatian serius kepada pengungsi yang hanya beberapa orang di lokasi tertentu. Begitu juga yang relokasi mandiri.

Halimah mencontohkan, jika di lokasi pengungsian hanya beberapa orang dan tidak memungkinkan dibangun TPS, maka KPU siap memfasilitasi mobilisasi ke TPS.

“Pemilih akan dimobilisasi oleh penyelenggara. Misalnya di Donggala, ada sebuah desa yang setengah penduduknya mengungsi, sebagian lagi masih bertahan di pemukiman. Jika tidak memungkikan membangun TPS di lokasi pengungsian warga yang di gunung itu, mereka bisa turun untuk memilih di TPS dan difasilitasi oleh penyelenggara,” katanya.

“Seperti pada Pemilu 2014 waktu saya masih di KPU Palu, relawan mengantar dan menjemput pemilih disabilitas untuk memilih. Dengan catatan, tidak boleh mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu,” katanya.

Begitu juga pengungsi mandiri, akan difasilitasi oleh penyelenggara jika ingin menyalurkan hak suaranya di TPS-asalnya. Relokasi mandiri yang dimaksudkan adalah mereka yang mengungsi di luar lokasi yang difasilitasi oleh pemerintah.

“Kita lakukan ini untuk memudahkan akses pemilih ke TPS,” ujar Halimah.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas