Home Palu

“Kami Tidak Ingin Seperti di Lombok”

244
KONGRES BENCANA - Ratusan warga di Pasigala saat hadiri Kongres Korban Bencana Pasigala, di Lapangan Vatulemo, Senin, 11 Maret 2019. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

  • Tolak Mekanisme Dana Stimulan Yang Berbelit

Palu, Metrosulawesi.id – Ratusan warga terdampak gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) menghadiri kongres Korban Bencana Pasigala, di Lapangan Vatulemo Palu, Senin, 11 Maret 2019.

kongres Korban Bencana Pasigala yang melibatkan sejumlah forum bencana tersebut, menuntut beberapa hal terkait dengan penanganan terhadap korban bencana.

Di antara yang mereka tuntut adalah mekanisme pencairan dana stimulan agar tidak dilakukan berbelit-belit. Mereka juga meminta ganti rugi lahan atau menolak untuk direlokasi.

Mereka meminta pemerintah untuk menganti rugi harta korban jarahan, serta menalangi utang korban.

“Kami meminta pemerintah memenuhi seluruh hak-hak masyarakat korban bencana. Jika kemudian tanah-tanah yang sudah diklaim masuk zona merah, pemerintah harus menganti ruginya,” ujar Ketua Kongres Bencana, Yusrin L Banna.

Yusrin mengatakan, korban Pasigala tidak ingin mekanisme pencairan dana stimulan terlalu berbelit-belit. Seperti melalui kelompok dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan di Lombok. Di sana katanya, dana untuk korban bencana sudah dimasukkan ke rekening mereka, tetapi dana itu tidak bisa ditarik oleh mereka sendiri, karena harus meminta persetujuan dari kelompok yang dibentuk.

“Kami tidak menginginkan, mekanisme seperti di Lombok terjadi di Pasigala,” tegas Yusrin.

“Mengenai dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk material, kami juga meminta agar kebijakan itu diubah,” tambahnya.

Ketua Forum Korban Bencana Kabupaten Sigi, Imran Latjedi mengkritik teknis penyaluran dana stimulan tersebut.

“Jika dana stimulan itu sudah ada, maka berikanlah kepada kami. Jika perlu diberikan menggunakan berita acara, kesepakatan bahkan pernyataan kami. Bila ada warganya tidak membangun rumah menggunakan dana itu, maka diberikan sanksi, dan saya akan bertangungjawab sebagai ketua forum bencana di Sigi,” ujarnya.

Imran mengatakan warga Sigi menginginkan dana stimulan itu diberikan secara tunai bukan material.

“Mestinya, pemerintah perlu berdialog dengan korban agar langkah penanganan dan pemulihan korban pascabencana tepat sasaran,” katanya.

Selain menyoroti dana stimulan, dia juga mengkritik fasilitas hunian sementara (Huntara). Huntara yang dibangun menurutnya, tidak representatif, karena tidak dilibatkannya korban bencana.

“Korban tidak pernah diajak berdialog dalam pembangunan hunian sementara dan relokasi untuk pembangunan hunian tetap,” jelasnya.

Selain menyampaikan tuntutan, mereka juga mengancam akan Golput pada Pemilu tahun ini, dan akan mendatangi kantor Gubernur Sulteng dengan jumlah massa yang banyak, jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas