Home Politik

Cegah PSU, Harus Paham Teknis Tungsura

273
WAWANCARA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur saat wawancara di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • KPU Sulteng Fokus Perkuat Bimtek

Palu, Metrosulawesi.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur mewanti-wanti potensi kekeliruan penyelenggara di semua tingkatan, terutama KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) Pemilu 2019.

Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena ada lima surat suara yang akan dihitung bersamaan mulai dari pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Karena itu, KPU Sulteng fokus memperkuat jajaran penyelenggara melalui bimbingan teknis (Bimtek) Tungsura secara berjenjang, mulai dari KPU kabupaten kota, PPK, PPS, hingga nanti petugas di KPPS.

“Baru-baru ini, sudah dilakukan Bimtek kepada semua komisioner KPU kabupaten kota se Sulawesi Tengah. Teman-teman kabupaten kota hadir semua. Setelah itu, mereka yang akan melakukan bimtek ke PPK (tingkat kecamatan) dan PPS (tingkat desa/kelurahan), termasuk nanti KPPS,” kata Samsul Y Gafur, Divisi Teknis KPU Sulteng ditemui Metrosulawesi di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Bimtek, kata dia harus dilaksanakan secara komprehensif untuk menyamakan persepsi penyelengga Pemilu sampai ke tingkat terbawah yakni KPPS. Dengan demikian, kata Samsul, dapat dinimalisir kekeliruan dalam proses Tungsura yang bisa berujung pada pemungutan suara ulang (PSU).

“KPPS menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara harus sesuai PKPU,” kata Samsul sembari memperlihatkan dokumen aturan teknis setebal bantal.

Samsul menjelaskan, KPPS harus dibekali pengetahuan yang cukup mulai dari proses menyebarkan C6 atau surat pemberitahuan kepada pemilih untuk hadir ke TPS. Selanjutnya, KPPS yang akan melayani pemilih di TPS harus sesuai prosedur sejak di pintu masuk. Dari situ, KPPS dituntut cermat dan teliti dalam melayani pemilih, terutama saat memberikan surat suara.

“Melayani pemilih di pintu masuk TPS. Itu yang paling berpotensi menimbulkan pelanggaran. Kalau KPPS tidak teliti, orang yang tidak berhak, bisa saja lolos menjadi pemilih. Untuk itu sekarang ketat, selain membawa C6, tugas KPPS 4 dan 5 adalah bahwa pemilih harus memperlihatkan identitas kependudukan untuk memastikan bahwa orang yang datang memang berhak. Kalau terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap), boleh identitas seperti SIM, KK, paspor atau suket. Identitas itu dibutuhkan untuk mencocokkan C6 sama dengan orangnya,” katanya.

KPPS, kata Samsul juga harus mengetahui tata cara melayani pemilih pindahan. Pada Pemilu 2019, ada lima surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yakni surat suara untuk Pilpres, caleg DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota. Tetapi, bagi pemilih pindahan, boleh jadi tidak bisa menerima lima surat suara tersebut.

“Kita sudah punya ketentuan baru, pindah memilih berkonsekwensi pada surat suara yang diperoleh di TPS. Pindah belum tentu mendapat lima surat suara, bisa jadi satu, dua, tiga, atau hanya empat,” kata Samsul Gafur.

Oleh karena itu, terkait pemilih pindahan ini, harus tercatat dan terdeteksi oleh KPPS sehingga tidak keliru dalam memberikan surat suara.

“Apakah masuk pindahan dari kecamatan, desa/ kelurahan, kabupaten, atau provinsi. Apakah satu dapil atau berlainan dapil. Sebab, jika keliru dalam pencatatan terutama daftar hadir bisa berpotensi kesalahan pemberian surat suara,” kata Samsul.

Perlu diingat, kata Samsul bahwa pemilih pindahan menggunakan A5 bukan C6. Karena itu, sesama KPPS juga harus berkomunikasi dengan baik saat melayani pemilih, terutama pada saat menyerahkan surat suara.

“Bisa dibayangkan, kalau salah memberikan surat suara. Misalnya, hanya satu kalau pindahan provinsi tapi kemudian diberikan semua surat suara dan pemilih juga tidak tahu. Maka sudah keliru KPPS-nya. Ini berpotensi PSU (pemungutan suara ulang) karena melanggar prinsip jujur dan adil. Itu bisa terjadi jika KPPS tidak teliti dan cermat,” katanya.

Samsul juga mengingatkan kepada KPPS nanti agar tidak mengabaikan keberatan-keberatan saksi pada saat Tungsura di TPS.

“Dinamika yang berkaitan dengan soal penyampaikan keberatan-keberatan saksi mulai pemungutan sampai penghitungan harus terdokumentasi dengan baik. KPPS tidak boleh mengabaikan keberatan saksi. Ada dokumen yang disiapkan untuk mencatat keberatan saksi atau kejadian khusus. Diharapkan keberatan-keberatan diselesaikan di semua tingkatan. Jangan sampai keberatan di tingkat KPPS dibawa ke kecamatan bahkan ke kabupaten karena tidak diklirkan di tingkat KPPS atau PPK,” tegas Samsul.

Karena itu, penting bagi KPPS yang nanti bertugas berkemampuan dan paham teknis Tungsura. “Nanti akan ada buku panduan yang sesuai dengan PKPU,” kata Samsul yang mantan Komisioner KPU Poso itu. (zal)

Prinsip Jujur dan Adil

DIVISI Teknis KPU Sulteng Samsul Y Gafur berharap, ketelitian saat penghitungan dan pengisian formulir C1 untuk semua tahapan penghitungan suara mulai dari pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.Karena Pemilu 2019 adalah pemilu serentak, maka banyak formulir yang harus diisi oleh KPPS, misalnya berita acara.

Meski banyak, harus tetap teliti. Begitu juga pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK (kecamatan). Sebab, terlebih dahulu menghitung perolehan suara per desa/ kelurahan, sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan.

“Kotak suara bergeser dari KPPS, ke kecamatan melalui PPS. PPS yang bawa ke PPK untuk kemudian direkap di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Bagaimanapun kondisinya, Samsul berharap penyelenggara di semua tingkatan menjaga suara pemilih dan memegang prinsip jujur dan adil. Jika semua proses berjalan sesuai mekanisme, Samsul optimistis tidak akan ada hambatan terutama dalam hal perbedaan data.

“Kita bisa jawab keberatan-keberatan (peserta Pemilu) dengan data.Kalau ada rekomendasi Panwas mengenai data, bisa dicek DA1 plano di tingkat kecamatan, C1 plano tingkat KPPS. Sepanjang Bawaslu merekomendasikan silakan dibuka data,” ujar Samsul.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas