Home Palu P3K Tahap II Dibuka Pasca Pemilu

P3K Tahap II Dibuka Pasca Pemilu

125
Dr Unifah Rosyidi, MPd. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI, Dr Unifah Rosyidi, M.Pd mengungkapkan PGRI sangat memberi perhatian khusus terhadap persoalan guru honorer. Olehnya itu PGRI saat ini sedang memperjuangkan agar guru honorer diperhatikan.

“Dengan regulasi yang ada, kami itu telah memohon kepada Presiden RI untuk memperhatikan guru honorer. Maka diberikanlah program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2 Desember ketika PGRI Sulteng ulang tahun. Tetapi masih bersifat umum, sehingga tidak memuaskan para guru honorer,” ujar Dr Unifah di Palu, Jumat, 8 Maret 2019.

Namun kata Unifah, PGRI kemudian meminta secara khusus bertemu Presiden RI kembali.

“Dalam pertemuan kami dengan Presiden, kami meminta P3K ini agar diberi payung hukum tersendiri yakni direkrut sesama honorer guru, sehingga tidak melakukan perjanjian setiap tahun, dan memperhitungkan masa kerja,” jelasnya.

Kemudian kata Unifah, karena jumlah guru honorer sangat banyak, Pemerintah akan mengutamakan dulu honorer K2. Namun yang diperjuangan PGRI adalah K2 dan non K, sehingga bukan hanya semua honorer K2, termasuk honorer K1 yang tercecer.

“Selain itu, secara jangka panjang kami dari PGRI ingin Undang-Undang ASN direvisi,” katanya.

Unifah mengatakan, pemerintah begitu menyambut baik permintaan PGRI, sehingga ada rekruitmen P3K tahap pertama pada Februari.

“Namun yang direkrut jumlahnya sebanyak 50 ribu honorer dulu. Tetapi informasi yang ada setelah Pemilu akan ada rekruitmen lagi, sehingga totalnya nanti 117 ribu guru honorer akan diperhatikan,” ungkapnya.

“Maka diberi kesempatanlah honorer K2 dulu dengan segala yang kami mohonkan. Namun seleksinya menggunakan passing grade sebesar 65, diantaranya 42 persen akademik, 23 persen kompetensi sosial, dan saat ini sudah di tes. Namun ternyata menurut informasi, baru 62 persen yang lulus,” ujarnya.

Kata dia, hal itu kemudian menimbulkan gejolak dimana-mana, sehingga PGRI kembali diundang untuk mendiskusikan bagaimana jalan keluarnya.

“Maka jalan keluarnya ada beberapa yang sudah disiapkan pemerintah, tetapi saya tidak bisa sampaikan. Namun intinya adalah pemerintah akan mempertimbangkan nilai passing grade, agar tidak sebesar di tahap pertama. Kita tunggu saja,” katanya.

Unifah mengungkapkan, menurut Menpan RI pada Juli akan dibuka tahap kedua. Dia pun meminta guru honorer yang belum mengikuti tahap pertama ikut tes tahap kedua.

“Tetapi setelah ini kami sudah minta, setelah K2 telah selesai baru akan honorer non K di tes sesama non K lagi. Artinya kita ingin keadilan yang bermutu,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng, Irwan Lahace mengatakan pihaknya sangat sependapat dengan Ketua PGRI. Artinya, jika pendidikan tidak dibarengi dengan mutu dalam rekruitmen guru honorer, tentunya sedikit merepotkan.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here