Home Hukum & Kriminal Keterangan Ketua DPRD Tentukan Status Bupati Morut

Keterangan Ketua DPRD Tentukan Status Bupati Morut

250
PENUHI PANGGILAN - Ketua DPRD Morowali Utara, Syarifudin Majid saat tiba di Mapolda Sulteng, Jumat 9 Maret 2019. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)
  • Polda Periksa Syarifudin Majid Terkait Tiga Dugaan Korupsi

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Morowali Utara (Morut), Ir Syarifudin Majid MSc memenuhi panggilan Polda Sulteng, Jumat 9 Maret 2019. Dia tiba di Mapolda Sulteng sekira pukul 10.00 Wita dan langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa didampingi pengacara.

Tak lama setelah masuk, sekira pukul 11.33 Wita, barulah kuasa hukum dari Syarifudin, Idham Chalid hadir di Polda. Idham langsung menuju ruang Subdit lll Tipikor Ditreskrimsus.

Tak lama kemudian, Syarifudin yang mengenakan kemeja biru dan celana panjang jeans itu keluar meninggalkan ruangan. Rupanya pagi itu belum langsung diperiksa. Pemeriksaan baru dilakukan usai salat Jumat.

Kepada wartawan yang menunggunya sejak pagi, Syarifudin mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik terhadap tiga perkara dugaan korupsi yang dituduhkan.

“Pokoknya saya siap memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan,” katanya.

Syarifudin mengakui dipanggil memberikan keterangan terkait tiga kasus dugaan korupsi. Ketiga, yakni: pengadaan tanah Rujab pimpinan DPRD Morut tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp588 juta; Perencanaan Gedung DPRD Morut Rp298 juta lebih; Dan Pembangunan Gedung DPRD tahap I sebesar Rp 14 miliar lebih, dengan kerugian negara sebesar Rp8,4 miliar lebih.

Terkait ketiga kasus yang dituduhkan itu, Syarifudin membantah terlibat.

“Tiga kasus dituduhkan, salah satu soal perencanaan. Saya bukan kontraktor. Saya bukan pengadaan. Namun, memang itu diproses dalam badan anggaran DPRD,” kata Syarifudin.

Sementara itu, sumber Metrosulawesi di Polda Sulteng menyebutkan, keterangan Ketua DPRD Morut itu sangat diperlukan. Tidak hanya sekadar untuk kepentingan penyidikan atas kasus yang dituduhkan kepada yang bersangkutan, tetapi keterangan atau kesaksian Syarifudin dapat menentukan status Bupati Morut Aptripel Tumimomor dalam perkara ini.

“Keterangan dari ketua DPRD ini bakal menentukan status pak Aptripel dalam kasus ini,” kata sumber itu.

Kasus dugaan korupsi di Morut ini sebelumnya, mendapat perhatian dari Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah. Kamis 12 Februari lalu mereka berunjukrasa ke Polda Sulteng dan Kantor Kejaksaan Tinggi di Jalan Samratulangi Palu.

Massa KRAK menuntut Kapolda Sulteng dan Kajati Sulteng untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Morut. Menurut pendemo kasus tersebut sudah berlarut-larut hingga 2019 ini, namun belum ada penetapan tersangka.

Kasus dugaan korupsi di Morut ini memang sudah cukup lama ditangani Polda Sulteng. Untuk perkara Aptripel Tumimomor, Polda Sulteng bahkan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan pada Oktober 2018 lalu.

Kabid Humas Polda Sulteng, AKPB Hery Murwono kala itu mengatakan, peningkatan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara.

“Gelar perkaranya dilakukan pada pekan akhir Oktober kemarin. Dari hasil gelar perkara itu disimpulkan kasus itu dinaikkan ke penyidikan,” kata Hery menjawab pertanyaan Metrosulawesi di ruang kerjanya, Senin 5 November 2018.

Untuk kepentingan penyidikan, Polda Sulteng telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulteng, AKBP Agus Marwan SIK MT. Sprindik tersebut tertanggal 29 Oktober 2018 ditujukan kepada AKBP Teddy D Salawati SH.

Selain Sprindik, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulteng, AKBP Agus Marwan SIK MT juga menerbitkan SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) yang ditujukan kepada Kejati Sulteng. SPDP atas nama Aptripel Tumimomor tersebut tertanggal 29 Oktober 2018.

Kasus yang tuduhkan kepada Ketua DPRD Morut Syarifudin Madjid dan Bupati Morut Aptripel Tumimomor ini berawal dari pembebasan tanah tahun 2016 sebesar Rp2,9 miliar lebih dan tahun 2017 sebesar Rp4,6 miliar lebih. Pembebasan lahan seluas 46 hektar itu dimaksudkan untuk perkantoran. Lahan itu berada di Desa Korololama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morut.

Ada dugaan terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1), Pasal 64 KUHP.

Masih terkait dengan kasus itu, sebelumnya pada Senin 17 September 2018 lalu, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulteng sudah menghadirkan Bupati Morut Aptripel Tumimomor untuk dimintai keterangan di Polda Sulteng. Aptripel memenuhi undangan tersebut, dan hadir di Mapolda Sulteng dengan menaiki mobil Toyota Fortuner hitam.

Bupati Aptripel yang kala itu mengenakan baju kemeja putih dipadu celana hitam menjalani pemeriksaan di ruang khusus tipikor Polda Sulteng sekira pukul 09.00 Wita.

Reporter: Udin Salim, Djunaedi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here