Home Pendidikan

Sulteng Butuh 802 Guru Produktif

365
Dr Hatija Yahya. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

  • Siswa SMK Didorong Punya Sertifikat Kompetensi

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Dr Hatija Yahya mengungkapkan kualitas siswa SMK sangat ditentukan oleh guru produktif.

Hatija mengungkapkan, dari data terakhir, Sulteng membutuhkan 802 guru produktif untuk 104 SMK negeri dan 87 SMK swasta. Artinya, dari sisi kuatintas, guru produktif yang ada Sulteng sangat minim, sementara roh kompetensi siswa ditentukan oleh ketersedian guru produktif yang memadai.

“Dari permasalahan tentunya kita bisa menyadari, bahwa lulusan SMK di Sulteng belum cukup untuk memasuki dunia kerja,” ujar Hatija di Palu, Selasa, 5 Maret 2019.

Olehnya itu, Hatija mengatakan strategi yang dilakukan Disdikbud Sulteng adalah memperbanyak lulusan SMK mengikuti uji kompetensi agar bisa mendapatkan sertifikat kompetensi.

“Kita sekerang berkomitmen bagaimana lulusan SMK bisa mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jika mereka telah mempunyai sertifikasi itu, saya yakin dan percaya mereka tidak akan menganggur,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, tantangan saat ini di tingkat satuan pendidikan SMK adalah bagaimana menyiapkan lulusan SMK betul-betul siap mengisi dunia kerja.

“Untuk itu, salah satu langkah kongkritnya selain menyiapkan anak didik kita mengikuti uji kompetensi, kita sudah mulai melakukan pembenahan dari sisi insfrastruktur sarana prasarana SMK. Selain itu, peralatan yang digunakan SMK saat ini sudah harus sama digunakan oleh industri, itu instruksi langsung dari pemerintah pusat. Hal itu bertujuan agar anak-anak kita pada saat lulus nanti, tidak merasa bingung bertemu dengan peralatan yang dimiliki oleh industri,” jelasnya.

Hatija mengakui memang selama ini lulusan SMK di Sulteng tidak pernah dibekali dengan sertifikat kompetensi.

“Siswa yang lulus dari SMK ijazahnya sama dengan ijazah SMA, sehingga mereka lulus hanya bermodalkan ijazah SMK dengan keterangan Ujia Kompetensi Keahlian (UKK). Tetapi itu tidak bisa di pakai oleh dunia industri,” ujarnya.

Kata dia, jika lulusan SMK sudah mempunyai sertifikat kompetensi, pihaknya yakin dan percaya lulusan SMK bisa disetarakan dengan S1, atau malah justru lebih tinggi status keahliannya dari lulusan S1.

“Sebab perusahaan itu mencari anak yang kompeten, bukan mencari anak sarjana,” katanya.

“Kemarin kami telah melakukan komunikasi dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), bahwa kita bisa membuka tempat ujian kompetensi sementara di Palu, dengan menunjuk salah satu SMK yang memiliki peralatan cukup memadai untuk dilaksanakan uji kompetensi,” ungkapnya.

Olehnya itu, kata dia, tahun ini akan dicoba melaksanakan uji kompentesi di Kota Palu. Namun pelaksanaan uji kompetensi itu membutuhkan kesadaran orang tua dalam hal pembiayaan.

“Sebab pembiayaan untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi itu membutuhkan biaya dari orang tua siswa sebagai bentuk investasi terhadap anaknya. Jadi keterlibatan masyarakat kami sangat perlukan, sebab pembiayaan dari pemerintah sangat terbatas,” ujarnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas