Home Hukum & Kriminal

Ketua DPRD Morut Terseret Tiga Perkara Korupsi

504
Ir Syarifudin Majid, MSc. (Foto: Dok Metrosulawesi)

  • Jumat Pekan Ini, Diperiksa Sebagai Tersangka

Palu, Metrosulawesi.id – Polda Sulteng akhirnya menetapkan Ketua DPRD Morowali Utara (Morut) Ir Syarifudin Majid MSc sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD Morut. Dia akan menjalani pemeriksaan pada Jumat 8 Maret 2019.

Jadwal pemeriksaan Syarifudin diketahui Metrosulawesi berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani Direktur Krimsus Polda Sulteng, Kombes Pol Arief Agus Marwan, SIK MT. Dalam surat tertanggal 27 Februari 2019 itu, Ketua DPRD Morut itu dipanggil menghadap pada hari Jumat 8 Maret 2019 pukul 09.00 Wita, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga perkara dugaan korupsi seperti terncantum dalam surat panggilan itu, yakni: pengadaan tanah Rujab pimpinan DPRD Morut tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp588 juta; Perencanaan Gedung DPRD Morut Rp298 juta lebih; Dan Pembangunan Gedung DPRD tahap I sebesar Rp 14 miliar lebih, dengan kerugian negara sebesar Rp8,4 miliar lebih.

Surat panggilan tersebut selain ke tersangka, Dirkrimsus Polda Sulteng juga menyurati Badan Kehormatan DPRD Morut sebagai tembusan surat panggilan. Surat yang juga ditandatangani Kombes Pol Arief Agus Marwan, SIK MT sekadar memberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, telah dilakukan pemanggilan terhadap Syarifudin Majid selaku ketua DPRD Morut untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polda, terkait penyidikan kasus tersebut.

Kasus dugaan korupsi di Morut ini sebelumnya, mendapat perhatian dari Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah. Kamis 12 Februari lalu mereka berunjukrasa ke Polda Sulteng dan Kantor Kejaksaan Tinggi di Jalan Samratulangi Palu.

Massa KRAK menuntut Kapolda Sulteng dan Kajati Sulteng untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Morut. Menurut pendemo kasus tersebut sudah berlarut-larut hingga 2019 ini, namun belum ada penetapan tersangka.

Selain itu, massa juga menuntut polisi dan jaksa mengusut kasus dugaan korupsi di bidang pertambangan yang berlokasi di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, dan dugaan korupsi perjalanan dinas Bupati Tolitoli.

Massa aksi juga menuntut agar pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi peningkatan dan pelebaran jalan dalam Kota Poso tahun anggaran 2017-2018, dengan total anggaran kurang lebih Rp 60 miliar.

Menanggapi aksi massa tersebut, Kasubdit Penmas Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari, mengatakan, akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh massa Krak.

“Akan diteliti lebih dulu dan dipelajari. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait, dan masalah pertambangan Tolitoli akan dikoordinasikan dengan ESDM.”

“Masalah korupsi, kepolisian tidak tebang pilih, siapapun polisi berkomitmen akan memprosesnya,” tegasnya dihadapan massa pendemo.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas