Home Sulteng

BPK: Pemda Sulteng Dinilai Gagal Turunkan Kemiskinan

268
FOTO BERSAMA - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof H Harry Azhar Azis (lima dari kiri) didampingi Gubernur H Longki Djanggola saat foto bersama Kepala Perwakilan BPK Sulteng lama Khabib Zainuri ke pejabat baru Muhaimin, Senin, 25 Februari 2019. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

  • Angka Kemiskinan Sulteng Lebih Tinggi Dibanding Nasional

Palu, Metrosulawesi.id Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah dinilai gagal dalam menurunkan angka kemiskinan. Itu karena angka kemisikinan di daerah ini lebih tinggi dibanding tingkat nasional.

“Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih tinggi 14,22 pada tahun 2017, sementara di Indonesia 9,6. Dimata saya seorang gubernur, bupati, walikota kalau dia dilantik angka kemiskinan ada 1.000, dan setelah lima tahun meletakkan jabatan angka kemiskinan menjadi 1.500 berarti kepala daerah gagal. Itu karena kemiskinan tidak boleh bertambah di masa kepemimpinan seorang kepala daerah,” ujar Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof H Harry Azhar Azis di Palu, Senin, 25 Februari 2019.

Kehadiran mantan anggota DPR RI itu dalam rangka serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Sulteng dari pejabat lama Khabib Zainuri ke pejabat baru Muhaimin. Sertijab juga dihadiri oleh Gubernur H Longki Djanggola, berlangsung di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng.

Harry menuturkan penurunan kemiskinan menjadi salah satu yang diperjuangkan saat menjabat sebagai anggota legislator. Selain itu ia juga memperjuangkan pengurangan pengangguran, gini ratio dan indeks pembangunan manusia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemda dalam menekan angka kemiskinan kata Harry melalui intervensi anggaran yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Pola anggaran yang berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan yaitu bantuan sosial, bedah rumah dan dana PKH.

“Makanya saya minta seluruh Kepala Perwakilan BPK mulai memeriksa pola anggaran Pemda. Saya sering menyatakan negara semakin makmur kalau angka kemiskinan menurun,” ucap Harry.

Disisi lain Harry juga mengapresiasi Pemda Sulteng karena angka gini ratio dan angka pengangguran lebih rendah dibanding nasional.

“Gini ratio Sulteng 3,67, nasional 3,89, berarti Sulawesi Tengah tingkat ketimpangan pendapatannya lebih baik dari Indonesia. Untuk angka pengangguran Sulteng 3,8, nasional masih 5,5. Itu artinya Pemda Sulteng lebih mampu atau boleh dikatakan lebih hebat menurunkan angka penangguran,” kata dia.

Olehnya Harry mengimbau Pemda terus bekerja keras mempertahankan dan meningkatkan angka kemakmuran di Sulawesi Tengah. Capaian opini WTP atas laporan keuangan dikatakan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan seorang kepala daerah.

“Kita berharap seluruh angka kemakmuran di Sulteng lebih tinggi dari rata-rata nasional, mudah-mudahan. Tolong pak Muhaimin sebagai Kepala Perwakilan BPK Sulteng baru membantu seluruh kepala daerah dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan yang kita inginkan dan diinginkan seluruh masyarakat Sulawei Tengah,” tandas Harry. (*)

Reporter: Michael Simanjuntak

Ayo tulis komentar cerdas