Home Sulteng

KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Sulteng

305
MONITORING KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi (renaksi) di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu 20 Februari 2019. (Foto: Humas)
  • Apresiasi Kesadaran Lapor LHKP Pejabat Pemprov

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi (renaksi) di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu 20 Februari 2019. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat Pemprov.

Melalui kegiatan Monev tersebut, KPK akan memberi masukan atas sejauh mana perkembangan yang dicapai.

Gubernur yang diwakili Inspektur Drs. Muh. Muhlis MM saat membuka monev renaksi pencegahan korupsi terintegrasi mengapresiasi kerja KPK guna mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih di Sulawesi Tengah.

“Dari situ kiranya bisa dijadikan motivasi dan pembelajaran agar selalu waspada dan berhati-hati dalam mengelola anggaran,” pesan inspektur.

Sedang Kepala Satgas KPK Korwil 9 yang menaungi Sulteng, Sulut, Maluku dan Malut, Budi Waluya mengapresiasi pemerintah provinsi yang skornya pada sistem MCP mencapai 65, jauh lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulteng.

Untuk skor Sulawesi Tengah sendiri yang dirata-ratakan dari seluruh pemda kabupaten/kota dan provinsi baru 56.

Hal lain yang diapresiasi Budi adalah kesadaran wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) yang juga lebih tinggi dari semua pemerintah kab/kota yang ada.

Dari 1.000, sekitar 465 sudah melapor dan diharapnya sebelum 31 Maret 2019, sudah tersubmit 100 persen semuanya dalam e-LHKPN.

“Capaian membanggakan, (jadi) kerja Saya tinggal meningkatkan,” kata kasatgas Budi.

Saat ini, perkembangan Renaksi pencegahan korupsi di daerah dapat dengan mudah dipantau KPK melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP).

Aplikasi tersebut memuat informasi terintegrasi dari beberapa bidang pengawasan KPK di daerah, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa dan optimalisasi pendapatan daerah.

Hadir dalam monev, para operator MCP dan kepala perangkat kerja daerah. Di antaranya Kepala BPKAD Bahran, Kadis PMDPTSP Sandara Tobondo, Kadis Informatika Farida dan Karo Pengadaan Barang Jasa Abdul Haris Karim. (hms)

Ayo tulis komentar cerdas