Home Donggala

Kisruh Penurunan Status Pelabuhan Donggala, Kemenhub Janji Evaluasi Permenhub

243
PROTES PERMENHUB - Wakil Bupati Donggala, Moh Yasin menyerahkan dokumen kepada pihak Kementerian Perhubungan terkait penurunan status Pelabuhan Donggala di Kantor Kemenhub Jakarta, Selasa 19 Februari 2019. (Foto: Ist)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kunjungan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Donggala ke Kementerian Perhubungan mendapat angin segar. Piak Kementerian berjanji akan mengevaluasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 75 dan 76, yang menjadi polemik.

Wakil Ketua II DPRD yang dihubungi via ponsel Selasa sore, menjelaskan, di hadapan Wakil Bupati Donggala, Moh Yasin, dan rombongan anggota DPRD Kemenhub, berjanji akan mengevaluasi Permenhub No 75 dan 76 tahun 2018.

“Kisruh status pelabuhan Donggala pasca terbitnya Permenhub Nomor 75 dan 76 tahun 2018 ternyata juga dialami oleh hampir sebagian pelabuhan yang ada di Indonesia. Sehingga banyak pihak, baik itu Pemda maupun para pemangku kepentingan pelabuhan melayangkan surat keberatannya atas terbitnya Permenhub tersebut,” kata Abd Rasyid.

Kata Rasyid lagi, rombongan Pemda Donggala diterima Kepala Humas Kemenhub, Kasubid Perencanaan Kemenhub, Kabid Hukum Kemenhub, Kasubid Kepelabuhanan dan Kasubid Organisasi.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Moh Yasin di hadapan Kemenhub mengatakan, Pelabuhan Donggala adalah identitas kultur masyarakat Donggala yang memiliki nilai historis yang sangat kental dan sangat sensitif, jika berkaitan dengan status kepelabuhanan. Sehingga kata Moh Yasin, dengan adanya Permenhub tersebut seolah kembali membuka luka lama sejak tahun 1978.

“Mengapa Permenhub tersebut seolah hadir secara tiba-tiba di tengah upaya perencanaan dan pelaksanaan amanat Permenhub sebelumnya, yaitu Permenhub Nomor 130 tahun 2015. Apakah keberadaan Pemda dan lain-lainnya tidak mendapatkan perhatian dari pihak Kemenhub sebelum menerbitkan sebuah Permenhub baru? Dan apakah tidak bisa Permenhub tersebut untuk ditarik kembali pemberlakuannya dan mengembalikan sebagaimana amanat Permenhub nomor 130 tahun 2015,” tanya Wabup.

Mendapatkan pertanyaan dari Pemda Donggala tersebut, pihak Kementrian Perhubungan menjelaskan bahwa Permenhub sejatinya bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah.

“Namun sebagai produk hukum mari kita hormati terlebih dahulu, sambil kami berjanji akan mengevaluasi Permenhub tersebut, sebagaimana permintaan dan banyaknya pro kontra pasca terbitnya Permenhub tersebut,” kata pihak Kemenhub.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas