Home Sulteng

Pasigala Centre: Mobilisasi Tentara untuk Pendampingan Korban Bencana Salah Sasaran

215
MASIH DI TENDA - Pengungsi korban bencana yang masih tinggal di tenda pengungsian. Mereka kehilangan rumah. (Foto: Eddy/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Kebijakan mobilisasi tentara dalam pendampingan pembangunan kembali hunian tetap milik warga korban gempa, likuefaksi dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo), mendapat kritikan dan dari Koalisi Masyarakat Sipil “Pasigala Centre”. Mereka menilai langkah itu salah sasaran.

“Tidak ada situasi mendesak, dan alasan-alasan strategis untuk melibatkan tentara dalam urusan sipil. Masa tanggap darurat sudah beralih ke transisi, dan per tanggal 23 Februari, masa transisi sudah akan berakhir. Jadi tidak ada urgensi untuk melibatkan tentara dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Andika, Sekretaris Jenderal Pasigala Centre dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Jumat 15 Februari 2019.

Menurut Andika, tujuan utama mobilisasi tentara dalam tahapan kebencanaan itu dapat dilihat dalam tiga aspek penting secara teoritis: Pertama, hal itu ditujukan agar masyarakat penerima dana stimulan bisa disiplin, dan mau mengikuti anjuran tekhnis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kedua, supaya masyarakat tidak rewel atas anggaran yang sedikit dan mau menggunakan tenaganya sendiri untuk bangun rumah. Ketiga, agar masyarakat tidak cerewet dan mau mengikuti semua rencana karena merasa di awasi tentara.

“Yang butuh didisplinkan itu para Wali Bencana, mulai dari Pemerintah pusat sendiri yang tidak konsekuen dengan aturan perundang-undangan, wacana, rencana dan tindakan, cross cutting dan tumpang tindih organisasi pelaksana, serta lembaga-lembaga pengampuh program yang hendak menolong dengan perilaku khas kolonial, memandang korban sebagai subjek pasif,” ujarnya.

Mengapa hal itu bisa terjadi kata Andika, sebab yang diharapkan para pembuat kebijakan dan pengampuh program bukan pada kehadiran kesadaran kritis atas bencana dan partisipasi warga korban.

Tetapi kata Andika, pretensi ekonomi politik, keuntungan, kepentingan, jauh lebih besar, terutama berkaitan dengan serapan anggaran, ketimbang untuk menciptakan satu perilaku sadar bencana yang inklusif, dan menghargai hak azasi manusia.

“Terutama sekali mengenai perbendaharaan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, hak-hak keperdataan, dan partisipasi para warga korban,” terangnya.

Andika mencontohkan, konsep bangunan Huntara yang dibangun Kementeriaan PUPR yang menuai kritik sebagian warga korban. Baik dari segi kondisi fisik bangunan maupun jumlah cakupan dan tahapan waktu pembangunan yang lambat hingga lima bulan.

“Barak huntara itu contoh pendisiplinan primitif yang berlangsung dari kuasa untuk mengontrol sikap para pengungsi agar mudah diawasi, diubah sikapnya untuk mau menerima keputusan atas perilaku bangun rumah seragam,” ujar Andika.

Tetapi sayangnya, kehendak untuk mengubah perilaku itu kata Andika, wara wali bencana dan pembuat pendisiplinan tak punya sistem, mekanisme dan unsur-unsur memadai untuk menciptakan perubahan perilaku secara efektif.

“Sebab apa? Yang diharapkan bukan kesadaran kritis tapi kepatuhan fisik. Dan sekarang kepatuhan fisik itu semakin terkesan dipaksakan dengan menggunakan jasa tentara. Ini semakin tidak relevan,” terang Andika. (*)

Ayo tulis komentar cerdas