Home Hukum & Kriminal

Lambat, KRAK Demo Penanganan Korupsi Morut

231
DESAK POLDA - Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng menggelar aksi damai di depan Mako Polda Sulteng, Kamis 14 Februari 2019. (Foto: Ist)

  • Polda Sulteng Tegaskan Masih Berproses

Palu, Metrosulawesi.id – Polda Sulteng kembali didemo terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Morowali Utara (Morut), Kamis 14 Februari 2019. Mereka mendesak agar Polda Sulteng segera menetapkan tersangka kasus yang penyidikannya dilakukan sejak 2018 itu.

“Penundaan penetapan tersangka yang berlarut-larut sangat bertentangan dengan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,” kata Koordiantor Lapangan Harsono Bereki dalam orasinya.

Dalam UU itu katanya, penanganan suatu kasus dilakukan secara cepat dan biaya ringan.

“Sehingga kalau belum ditetapkan tersangka sampai lama, pemeriksaan oleh Polda Sulteng akan menghabiskan anggaran besar, bahkan sampai puluhan juta, hanya untuk menangani kasus ini,” kata Harsono.

Puluhan massa yang mengatasnamakan dari Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng mendesak Polda Sulteng segera mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Morut, dengan menetapkan tersangka yang telah merugikan uang negara sebesar Rp9 miliar, dalam pembangunan kantor DPRD Morut. Mereka berharap agar Kapolda Sulteng yang baru saja dilantik bisa menyelesaikan persoalan Korupsi.

Kasus korupsi katanya, merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga dugaan kasus korupsi ini harus segera diselesaikan oleh Polda Sulteng. Mengingat hasil penghitungan kerugian keuangan negara dugaan kasus korupsi ini sudah diserahkan kepada BPK RI ke Tipikor Polda Suteng pada tanggal 12 November 2018.

Selain kasus dugaan korupsi di Morut, massa dari KRAK itu juga meminta Polda agar menuntaskan dua kasus lainnya. Yakni kasus pertambangan yang berlokasi di Desa Oyom Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dan kasus dugaan korupsi di Poso yang saat ditangani oleh Kejati Sulteng.

“Kami mendesak kepada Polda Sulteng untuk segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi gedung Morut yang telah merugikan uang negara sebanyak Rp9 miliar. Polda juga harus melakukan pemeriksaan kepada Bupati Morut, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan APBD tahun 2016 dan 2017,” tegasnya.

Kasubdit Penmas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari, saat menerima pendemo mengatakan menjelaskan bahwa, untuk penanganan kasus yang ada di Morut, entah itu terkait dengan pembangunan gedung DPRD maupun pengadaan lahannya, penanganannya masih terus berjalan.

“Penanganannya bukan jalan di tempat, namun masih bertahap, dan terus berproses, ” jelasnya.

“Masalah korupsi, kepolisian tidak tebang pilih, siapapun polisi berkomitmen akan memprosesnya,” tegasnya.

Yang menarik, pengunjukrasa membentangkan spanduk bertuliskan “Tersangka Bupati Morowali Utara Fakta atau Hoax…?. Di dalam spanduk itu terdapat foto Bupati Morut dan Ketua DPRD Morut.

Selain Polda, massa juga mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng. Di sini mereka mendesak agar Kejati melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi peningkatan dan pelebaran jalan dalam Kota Poso tahun anggaran 2017-2018, dengan total anggaran kurang lebih Rp60 miliar.

Diberitakan sebelumnya, sejauh ini menurut Wadir Reskrimsus AKBP Setiadi, bahwa sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi mengetahui kasus ini. Begitupun terhadap Bupati Morut Apripel Tumimor, telah dimintai keterangan sebagai saksi.

Dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2018 silam, disebutkan Bupati Morowali Utara diperiksa sebagai pihak terlapor terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keungan Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, sebagaimana diubah dengan undang-undang no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat (1) pasal 64 KUHP.

Pembebasan lahan untuk perkantoran seluas 42 hektar tersebut, diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 7,2 miliar tahun 2016- 2017. Dari anggaran belanja tanah Rp3,5 miliar yang disiapkan Pemda Morut tahun 2016, hanya Rp2,7 miliar yang ditransfer Pemda Morowali Utara ke delapan nomor rekening pemilik tanah.

Sementara itu, beberapa bulan lalu seperti yang pernah di muat harian Metro Sulawesi edisi Rabu 5 Desember 2018, yang memberitakan bahwa dalam kasus pengadaan lahan pembangunan perkantoran pemda Morut, yang berada di Desa Korolama, kabupaten Morowali Utara, pihakpenyidik sudah menetapkan satu tersangka yang berinisial AL.

“Sudah menetapkan satu tersangka berinisial AL, akan tetapi bila hasil pendalaman terhadap tersangka AL, ada keterlibatan orang lain atau pejabat, maka akan ditetapkan sebagi tersangka juga. Nmun kami belum melakukan penahan terhadap tersangka AL,” ungkap Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestarai, saat ditemui Metro Sulawesi di Mapolda Sulteng, pada Selasa 4 Desember 2018 lalu.

Sugeng juga mengatakan bahwa hingga saat ini pihak penyidik juga sudah memeriksa kurang lebih 35 orang saksi, dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), sudah diserahkan ke pihak kejaksaan Tinggai (kejati) Sulteng, untuk ditindak lanjuti.

“Akan tetapi masih memerlukan pendalaman, utamanya untuk mengetahui kerugian negara dan penyidik sudah melayangkan surat kepada tim advisal di Jakarta, tentunya bila tiba di Palu akan diarahkan ke wilayah Morut, bersama penyidik utk melakukan perhitungan harga tanah pada saat itu sesuai NJOP,” jelasnya.

Reporter: Eddy
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas