Home Donggala

Pelabuhan Donggala Turun Status, Kadis Bantah Terlibat

269
Aktivitas di Pangkalan Pendaratan Ikan Donggala, Sulteng, Senin (8/10/2018). (Foto: Firdaus Anwar/ detikcom)

  • DPRD dan Pemkab Jadwalkan Temui Kemenhub Pekan Depan

Donggala, Metrosulawesi.id – Rapat kerja terkait polemik SK Kementerian Perhubungan Nomor 76 mulai dilaksanakan Rabu sore kemarin di ruang sidang utama Rabu 13 Februari 2019.

Rapat dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pemkab Donggala, Gosal, dan Kadis Perhubungan Sahut Hutabarat, serta beberapa anggota DPRD.

Ketua Pansus Pelabuhan Abd Rasyid menjelaskan, sebelum menindaklanjuti polemik ini ke Kementerian Perhubungan sangat diperlukan mengetahui proses sehingga keluarnya SK tersebut. Menurutnya tidak menutup kemungkinan Dinas Perhubungan ada yang mengetahui tetapi “takut” mengakuinya.

“Tidak mungkin ada keluar SK jika tidak ada sumbernya, riak-riak kemarin atau demo adalah bagian dari reaksi. Olehnya pemerintah harus merespons dengan memperjuangkan pelabuhan tersebut. Maaf Pak Kadis apakah komiu (Anda) tidak pernah rapat-rapat terkait keluarnya SK ini? Karena kami juga tidak mau gegabah langsung ke Kementerian Perhubungan sebelum mendengar penjelasan dari Perhubungan pemain di belakangnya siapa,” katanya.

Kadis Perhubungan Sahut Hutabarat mengatakan, hingga saat ini tembusan Surat Keputusan 76 belum diterimanya. Katanya lagi, tidak mungkin mengetahui prosesnya apalagi sampai ikut-ikut rapat sehingga keluar SK Kementerian Perhubungan.

“Kami di Perhubungan tidak pernah mengikuti rapat terkait keluarnya surat keputusan 76, ini musibah pak ketua jika kemarin Pelabuhan Donggala disuntik 22 M perbaikan dermaga hancur dihantam tsunami,ini keluar lagi SK 76 Pelabuhan Donggala turun status betul bertubi-tubi cobaan,” curhatnya.

Mendengar penjelasan Kadis Perhubungan, Anggota DPRD Abu Bakar Aljufri menekankan harus segera mengatur jadwal untuk bertemu kementrian, tanpa harus menunggu Bupati yang jadwalnya cukup padat.

“Saran kami pak ketua, DPRD harus segera berkunjung ke Kementerian semua sudah jelas dari penjelasan Kadis Perhubungan, susah diketahui siapa aktor intelektual keluarnya SK 76 jika tidak bergegas menanyakan langsung. Cukup dengan Dinas Perhubungan dan DPRD saja yang bertolak ke Jakarat. Bupati bisa di kunjungan kedua atau mengatur jadwal ulang, pimpinan harus mengkomunikasikan secepatnya dengan bupati jangan diperlambat persoalan ini, bila perlu kita ‘berkelahi’ dengan kementrian,” sarannya.

“Untuk asisten II dan kadis perhubungan gunakan waktu dua hari ke depan berkomunikasi dengan bupati, Senin pekan depan (18/2) bertolak ke Jakarta,” tutur Rasyid.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas