Home Sulteng

Perbankan-FPPH tak Membuahkan Hasil, Pemutihan Utang Debitur Korban Bencana Wewenang Pusat

264
BAHAS KREDIT DEBITUR - Suasana pertemun antara sejumlah perbankan dan Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng yang dipimpin Sekdaprov Hidayat Lakamarate di kantor gubernur Sulteng, Selasa 12 Februari 2019. (Foto: Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.id – Pertemuan antara perbankan dan Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng, yang prakarsai Sekdaprov, Hidayat Lakamarate, Selasa 12 Februari tak membuahkan hasil. Pemulihan utang seperti diinginkan para debitur korban bencana adalah kewenangan pusat.

Kepala Perwakilan BI Sulteng, Miyono yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, terkait dengan potensi, bisa tidak dilakukan pemutihan utang, pihak perbankan maupun lembaga jasa keuangan yang ada masih tetap berpegang pada kebijakan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Tuntutan terhadap pemutihan utang merupakan hal yang sangat selektif sekali. Dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan dan OJK Pusat, dan bukan ranah kebijakan perbankan dan OJK Sulawesi Tengah,” kata Miyono.

Miyono mengatakan, pihaknya saat ini konsen terhadap pemulihan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh kredit perbankan, karena perekonomian Sulteng masih digerakkan dengan kredit perbankan.

”BI juga memperhatikan bahwa proses restrukturisasi kredit oleh masing-masing bank sangat variatif sesuai dengan kesepakatan antara debitur dangan Perbankan,” jelasnya. 

Sejumlah perwakilan perbankan yang hadir menyatakan, dengan terjadinya bencana alam, maka seluruh perbankan mengalami kerugian. Perbankan kata mereka, telah melakukan kebijakan perlakukan khusus terhadap debitur untuk penangguhan pembayaran cicilan kredit, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan pihak bank dengan debitur. Pemberian perlakuan khusus tersebut sangat variatif bergantung pada keputusan masing-masing manajemen perbankan yang bersangkutan. 

Sekdaprov Hidayat Lamakarate mengatakan, apa yang disampaikan pihak perbankan untuk menjawab tuntutan debitur tersebut sudah sangat jelas.

“Semua kita yang hadir dalam pertemuan ini telah mendengarkan seluruh penjelasan dari masing-masing pimpinan perbankan dengan baik, terkait dengan tuntutan debitur yang diwakili FPPH. Dan sudah sangat jelas disampaikan bahwa kebijakan terhadap pemutihan kredit sampai dengan saat ini belum ada,” jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan, perlakuan khusus terhadap debitur terdampak bencana diatur masing-masing bank. Kebijakan perlakukan khusus ini diatur manejemen dan sesuai dengan kesepakatan debitur dengan perbankan dalam hal penundaan pembayaran cicilan kredit. Perlakuan khusus terhadap debitur katanya, disesuaikan dengan dampak yang dialami debitur yang bersangkutan.
 
Pada rapat tersebut juga mengemuka bahwa debitur juga masih dimungkinkan untuk meminta perpanjangan waktu penundaan pembayaran kredit.

Terkait dengan hasil pertemuan tersebut, Hidayat meminta kepada FPPH untuk dapat meneruskannya ke seluruh debitur terdampak gempa. Hidayat pun minta debitur untuk meminta penjelasan secara langsung kepada perbankan. 

Pertemuan yang dipimpin Sekdaprov Hidayat Lamakarate itu dihadiri sejumlah pimpinan perbankan di Palu, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng dan perwakilan dari Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang. Rapat juga dihadiri Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Humas dan Protokol, Moh Haris Kariming. (*)

Ayo tulis komentar cerdas