Home Parigi Moutong

Pemkab Parimo Bingung Gaji P3K

273
WAWANCARA - Kepala BKPSDM, Ahmad Syaiful saat diwawancara wartawan di ruang kerjanya, Rabu 6 Februari 2019. (Foto: Zoel Fahry/ Metrosulawesi)

Parimo, Metrosulawesi.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dalam merekrut Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tersebut seperti dilema.

Satu sisi Pemda Parimo diharapkan bisa melaksanakan program pemerintah pusat tersebut sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Namun, di sisi lain kemampuan keuangan daerah tidak memadai. Karena penggajian P3K ini dibebankan kepada daerah.

Apalagi APBD Parimo diketahui telah diketuk palu. Anggaran yang ada, telah terdistribusi pada pos-posnya masing-masing.

“Untuk itu, dari mana lagi mau dianggarkan penggajian mereka (PK3) ini,” ujar Kepala BKPSDM, Ahmad Syaiful pada Sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu 6 Februari 2019.

Lanjut Saiful sapaan akrabnya, bahwa sebelumnya, pemda telah melaksanakan rapat bersama dengan pihak terkait, termasuk bagian keuangan Pemda untuk membahas rekrutmen tersebut. Tetapi sampai saat ini masih belum mendapatkan kejelasan sekaitan dengan berapa jumlah P3K yang akan direkrut oleh pemda.

“Untuk itu, belum ada kejelasan sampai saat ini, berapa dana pemda yang siap, dan keputusannya saat ini ada pada bagian keuangan. Jadi kesimpulan saat ini berapa P3K yang akan kita terima itu belum real,” ungkapnya.

Saiful menjelaskan, untuk menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan perintah bupati mereka juga diminta untuk berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo.

“Karena penentu, kebijakan keuangan ada di mereka,” jelasnya.

Selain itu Saiful menjelaskan, bahwa pihaknya juga mengusulkan Zero Growth (perkembangan nol). Sebab dalam data BKPSDM, prediksi pensiun sampai Maret 2019 kurang lebih 30 orang. Sehingga Kekosongan tersebut yang kemudian bisa diisi oleh P3K. Sebab, rekrutmen terbanyak pada tahap pertama kali ini adalah tenaga guru. Ketiga unsur tersebut adalah tenaga guru, penyuluh dan tenaga kesehatan yang sudah terdaftar dalam K2.

“Kalau usulan ini ditindaklanjuti, selanjutnya dinas pendidikan memberikan daftar kebutuhan guru,” katanya.

Saiful menambahkan, Sekedar diketahui P3K merupakan program pemerintah pusat. Tetapi penggajian dari P3K dibebankan kepada DAU. Sehingga jika dilakukan perekrutan secara keseluruhan P3K di Kabupaten Parimo, maka anggaran daerah dikhawatirkan tidak akan mencukupi.

“Karena tercatat dalam daftar BKPSDM, bahwa tenaga guru sebanyak 744 orang. Kemudian tenaga fungsional lainnya, penyuluh pertanian, kesehatan, peternakan kurang lebih 20 orang. Dan Jumlah tersebut belum termasuk tenaga administrasi yang juga ingin diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Jumlahnya kurang lebih 1.200 mereka juga terdata dalam K2,” tandasnya.

Reporter: Zoel Fahry
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas