Home Donggala

Pemkab Donggala “Cuci Gudang”

311
Abdullah Lahinta. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Donggala dalam waktu dekat akan melakukan ‘cuci gudang’ atau mutasi pejabat.

“Tanggal 21 Februari mendatang, kami akan melakukan pelantikan untuk pejabat eselon IV, III, dan II. Kalau ditotal jumlahnya 200 lebih yang akan dilantik, karena ada juga ketambahan untuk pelantikan kepala sekolah,” kata kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Donggala, Abd Lahinta di ruang kerjanya, Rabu 6 Februari 2019.

Abdullah mengatakan, proses kenaikan pangkat pejabat bukan wewenang dari BAKN Regional Makassar tetapi dikembalikan ke daerah. Artinya BKPSDM yang mengelola sendiri deretan pejabat yang akan dilantik. Dan Donggala katanya, merupakan salah satu kabupaten mendapat perlakuan “istimewa” dari BAKN regional Makassar.

“Patut disyukuri karena BAKN Regional Makassar memberikan pelayanan atau perhatian sangat serius untuk Donggala. Dan ini adalah sejarah untuk BKPSDM se wilayah Indonesia Timur, Donggala mendapat perhatian serius dalam hal pengusulan pengangkatan pejabat. Dalam waktu dekat ini rombongan BAKN Regional Mekassar akan bertamu,“ jelasnya.

Dikatakan, sengaja memilih pelantikan pada 21 Februari, agar sebulan kemudian terhitung pada 1 April 2019, mereka yang sudah menempati jabatan baru bisa langsung menerima gaji.

Ditanya, apakah proses pelantikan tersebut tidak berbenturan dengan aturan pilkada, yang disebutkan bupati bisa melakukan pelantikan apabila telah enam bulan menjalankan tugas pasca pelantikan? Abdullah menjawab persoalan itu memang benar ada regulasi yang mengatur.

“Tapi proses pelantikan tersebut sudah mendapat persetujuan oleh Kementrian Dalam Negeri,” jelasnya.

Ditanya siapa saja yang akan dilantik pada 21 Februari mendatang? Abdullah belum mau menyebutkan.

“Nanti sajalah tanggal 21 Februari dilihat. Tidak boleh dibocorkan nama-nama pejabat eselon II yang akan dilantik. Untuk pejabat eselon II setara kadis prosesnya harus mendapat rekomendasi ASN. Kemudian Kementerian mengeluarkan rekomendasi. Kita tinggal mengeksekusi perintah sesuai aturan,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas