Home Sulteng

FPPH Tunggu Keputusan Presiden

342
MASIH BERHARAP - Ketua FPPH Sunardi Katili (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor AJI, Senin 4 Februari 2019. (Foto: Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Forum Perjuangan Penghapusan Hutang/Utang (FPPH) menganggap pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat kunjungan terakhirnya ke Kota Palu beberapa waktu lalu, terkait tidak adanya penghapusan utang debitur korban bencana alam di Sulawesi Tengah bukanlah keputusan akhir. Masih ada kemungkinan harapan debitur korban bencana di daerah ini untuk mendapatkan fasilitas keringanan hingga penghapusan utang.

Ketua FPPH Sunardi Katili menganggap pernyataan Wapres JK tersebut masih bisa dimentahkan oleh keputusan Presiden RI Joko Widodo sebagai pejabat tertinggi di Negeri ini. Sehingga, meskipun JK telah melontarkan pernyataan bahwa tidak ada penghapusan utang untuk para debitur korban bencana, khususnya di Kota Palu, Sigi dan Donggala, FPPH akan tetap melakukan upaya.

“Sebab masih ada Presiden yang jabatannya lebih tinggi satu tingkat di atas JK. Kami menganggap Pernyataan Wapres tersebut bukannlah keputusan final,” ujar Sunardi dalam konferensi persnya di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Senin 4 Februari 2019.

Pihaknya bahkan terus bergerak mengumpulkan formulir debitur korban bencana untuk dapat diperjuangkan di pemerintahan pusat. FPPH telah menemui sejumlah pejabat semisal Ketua DPR RI untuk mendapatkan kepastian nasib para debitur yang menjadi korban bencana di Sulawesi Tengah.

Bahkan, pihaknya bersama para debitur berencana akan melakukan aksi pada 11 Februari 2019 nanti. Mereka akan mendesak Gubernur untuk menekan perbankan terkait kebijakan mereka yang tidak memenuhi kebutuhan warga terkait perpanjangan masa pembayaran kredit. Selain itu, FPPH juga akan melaporkan hal ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut, pihaknya tidak akan berhenti melakukan upaya untuk mendapatkan keringanan dan penghapusan utang bagi debitur korban bencana di Sulteng.

“Kami baru menyerah kalau Presiden atau DPR RI menyatakan tidak ada pemutihan utang. Statemen JK menurut kami belum final,” jelasnya.

Bahkan, mereka berencana akan melakukan upaya hukum jika tidak mendapat kepastian dari Presiden.

“Kami sudah bertemu Pengacara Hotman Paris Hutapea, dia bilang ada dua yang bisa hapuskan utang, yakni Presiden dan putusan Pengadilan.

Dia memperkirakan ada sekitar Rp1,5 hingga Rp2 triliun total nilai kredit masyarakat yang tengah diperjuangkan. Rata-rata mereka merupakan debitur yang kreditnya hanya sebesar Rp1 juta hingga Rp500 juta.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas