Home Sulteng

Gubernur Lantik 15 Pejabat dan Kukuhkan 9 Lainnya

537
MUTASI PEJABAT - Gubernur H Longki Djanggola melantik dan mengukuhkan 24 pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 1 Februari 2019. (Foto: Humas Pemprov)

  • Moh Nizam ‘Diparkir” Jadi Staf Ahli Gubernur

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur H Longki Djanggola melantik dan mengukuhkan 24 pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 1 Februari 2019.

Dari 24 pimpinan tinggi pratama tersebut, 15 di antaranya merupakan promosi dan rotasi, sisanya pengukuhan kembali dijabatan sebelumnya. Adapun 15 pejabat yang dirotasi, yaitu: Zubair S.Sos MSi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebelumnya Kepala BKD.

Dr Rusdi Bachtiar Rioeh sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), sebelumnya Kepala DPMD. Sisliandy S.STP M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulteng.

Asri SH M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sebelumnya Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sulteng. Farida SE M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, sebelumnya DPPKB. H Ardiansyah L S.Pd M.Si sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dr Novalina MM sebagai Pj Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sebelumnya Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Sullteng. Drs Arnold Firdaus MTP sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), sebelumnya Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Setdaprov Sulteng.

Ir Abd Razak MT sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, sebelumnya Kepala Disnakertrans Sulteng.

Bahran SE M.Si sebagai Pj Kepala Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah, sebelumnya Kepala Biro Umum Setdaprov Sulteng. Eda Nur Ely SE sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebelumnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulteng. Ihsan Basir SH LLM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebelumnya Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng.

Ir Maya Malania Noor MT sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, sebelumnya Kepala DP3A Sulteng. Drs Irvan Aryanto M.Si sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya Kepala Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Setdaprov Sulteng.

Dari belasan pejabat yang mendapat promosi, hanya Moh Nizam yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulteng kini ‘diparkir’ menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sementara pimpinan tinggi pratama yang dikukuhkan kembali, yaitu: Dr Bunga Elim Somba M.Sc sebagai Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Ir Imam Algazali MT sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawsan Permukiman dan Pertanahan. Ir Trie Iriany Lamakampali MM sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ir Bartholomeus Tandigala SH CES sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ir Syaifullah Djafar MSi sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Dr Ir Nahardi MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Dr Ir Hasanuddin Atjo MP sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Abd Rahim sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Ir Abdullah Kawulusan M.Si sebagai Kepala Dinas Pangan.

Pengukuhan kembali terhadap sembilan pejabat tersebut karena telah menjabat selama lima tahun. Untuk menjabat kembali dijabatan yang sama, aturan mewajibkan harus dilakukan pengukuhan kembali.
Gubernur mengatakan rotasi yang dilakukan merupakan hasil evaluasi dan seleksi terbuka. Dia meminta pejabat tinggi pratama dalam menjalankan tugas harus penuh tanggungjawab dengan dilandasi niat baik.

“Saya tidak mau mendengar sedikitpun ada gejolak-gejolak yang bisa merusak keharmonisan di antara para aparatur. Apalagi sampai keterlambatan pelaksanaan program, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maupun prilaku-prilaku indisipliner,” ujar Longki.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas