Home Palu

2.000 Huntap Segera Dibangun

409
Hidayat, MSi. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Walikota Palu Hidayat M.Si mengungkapkan, sebanyak 2.000 hunian tetap akan dibangun di Kota Palu. Namun dirinya berharap tidak ada keterhambatan soal lahan atau tanah.

“Sebab dalam percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pemkot Palu mendukung pemerintah pusat. Sehingga Pemkot telah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan itu, dan rencananya tahun ini juga akan dibangun. Kami berharap lahan ini tidak ada masalah lagi, karena Gubernur sudah menetapkan,” ujar Hidayat di ruang kerjanya, Kamis, 31 Januari 2019.

Bahkan kata Hidayat, Pemkot Palu saat ini sedang menyusun Perwali, karena Gubernur menetapkan kawasan-kawasan untuk Huntap secara global. Kata dia, Pemkot Palu menyusun Perwali itu kedalam bentuk pemanfaatan kawasan.

“Kebetulan kami juga sudah menyusun master plan penataan kawasan lahan HGB itu, bukan hanya penataan kawasan, tetapi sudah masuk dalam rencana tapaknya. Saya kira rencana tapak ataupun pemanfataan ruang di kawasan itu juga menjadi kewenangan kami. Artinya memang sebelum bencana, Pemkot Palu sudah menrencanakan akan merevisi RT/RW dalam rencana tata ruang di Kota Palu,” jelasnya.

Kata Hidayat, penyusunan rencana tapak kawasan itu disusun karena Pemkot Palu lebih fokus dalam pemanfaatan lahan-lahan HGB.

“Kami betul-betul tahun ini akan membangun jalan di atas lahan tersebut,” ungkapnya.

“Saya belum mendapat informasi kapan di bangun Huntap itu. Namun diluar pemerintah, ada donatur yang akan membantu meringankan beban pemerintah dan masyarakat ini, yakni NGO yang membantu 2.000 huntap,” katanya.

Sebenarnya kata Hidayat, pada 30 Januari 2019 akan dilakukan peletakan batu pertama, namun ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu tertunda.

“Kami berharap NGO jangan mundur dengan berbagai kendala ini, nanti kasihan masyarakat kita. Saya berpikir bagaimana masyarakat ini segera mendapatkan rumah, sehingga ada ketenangan dalam kehidupannya,” harapnya.

Terkait pembangunan hunian sementara (huntara), Hidayat menjelaskan bahwa hal itu bukan kewenangan Pemkot Palu, namun Kementerian PUPR.

“Jadi begini, ada permintaan warga Balaroa bahwa pembangunan huntara dihentikan, dan pembangunan huntara itu di kompensasi saja dengan uang kepada warga korban disana,” kata Hidayat.

Hidayat mengaku telah menjelaskan kepada Forum Balaroa bahwa pembangunan Huntara itu bukan kewenangan Pemkot Palu, namun kewenangan Kementerian PUPR.

“PUPR ini menugaskan BUMN-BUMN yang saat ini membangunan Huntara tersebut, seperti Adikarya, Utama Karya, Wika, bahkan ada juga donatur yang membantu pembangunan Huntara ini, diantaranya OJK, BRI. Mereka ini membangun sendiri,” jelas Hidayat.

Sehingga kata Hidayat, tidak ada dana pembangunan huntara di Pemkot Palu.

“Jika ini di kompensasi, tidak perlu di bangun Huntara, kemudian dananya diserahkan ke masyarakat. Namun hal ini bukan kewenangan Pemkot Palu, tetapi kewenangan pusat,” katanya.

“Sebenarnya kami ingin membangun huntara di lahan Pemkot Palu yang luas tanahnya empat hektar di Sport Center, namun keburu dibangun selter, sehingga tidak sempat dibangun di situ lagi,” ungkapnya.

Kata dia, Gubernur sudah menetapkan lahan-lahan untuk pembangunan Huntap, yakni Duyu, Talise, dan Tondo, namun pihaknya juga telah mengusulkan ke provinsi bahwa ada lahan Pemkot Palu seluas empat hektar di Sport Center Duyu.

“Saya coba kalkulasi kurang lebih 200 rumah bisa dibangun di Sport Center itu. Kemudian juga mengenai lokasi huntap Petobo. Hal ini kami telah sampaikan dalam rapat dengan Kementerian ATR, tetapi Kementerian ATR belum bisa menjawab itu sebelum ada hasil kajian bahwa kawasan itu masuk dalam zona aman,” ujarnya.

“Saya kira Pemkot Palu saat ini sudah berpacu betul untuk pembangunan Huntap itu, dan berorientasi sudah ke tahap pembangunannya. Bahkan saya kemarin rapat di Kementerian ATR menyampaikan bahwa telah ada surat Gubernur bahwa lokasi huntap untuk Kota Palu adalah Talise, Tondo, dan Duyu,” ujarnya.

Hidayat menambahkan bahwa Menteri ATR juga sudah menyurat kepada pemilik HGB untuk pembangunan lokasi huntap itu.

“Sebab jika kita membebaskan lahan, saya kira kita tidak punya kemampuan dana untuk itu. Maka jalan satu-satunya adalah untuk kepentingan pemulihan kebencanaan di Palu dan Sigi, HGB itu diambil oleh negara untuk masyarakat,” katanya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas