Home Parigi Moutong

Hanya 764 Bisa Ikut Seleksi P3K di Parimo

243
Ahmad Saiful. (Foto: Zoel Fahry/ Metrosulawesi)

  • Khusus Guru, Penyuluh dan Tenaga Kesehatan

Parimo, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menjelaskan, bahwa rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Parimo akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Apabila dilakukan perekrutan secara keseluruhan, hampir dipastikan anggaran daerah habis untuk belanja pegawai,”jelas Ahmad Saiful selaku Kepala BKSDM Parimo pada sejumlah wartawan, Rabu 30 Januari 2019.

Saiful sapaan akrabnya mengatakan, bahwa P3K sebenarnya adalah program pemerintah pusat. Akan tetapi yang menjadi persoalan di daerah adalah penggajian dari P3K dibebankan kepada DAU. Sehingga jika dilakukan perekrutan secara keseluruhan anggaran daerah dikhawatirkan tidak akan memadai.

“Untuk itu, P3K yang akan direkrut pada tahap pertama adalah mereka yang berasal dari tiga unsur yakni tenaga guru, penyuluh dan tenaga kesehatan yang telah terdaftar dalam K2. Sehingga yang tidak terdaftar dalam K2 tidak bisa ikut seleksi,” ujarnya.

Lanjut dia, bahwa yang tercatat dalam daftar BKPSDM, tenaga guru sebanyak 744 orang, kemudian tenaga fungsional lainnya, penyuluh pertanian, kesehatan, peternakan kurang lebih 20 orang. Sehingga total 764 orang. Mereka nantinya akan mengikuti proses seleksi, sebab Kuota P3K akan ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan/ketersediaan anggaran serta kebutuhan daerah. Dan Bupati Parimo telah membentuk tim yang diketuai oleh Sekda Parimo.

“Untuk itu kami akan melakukan tes. Dan nanti yang dari pusat akan menetapkan kriterianya seperti apa. Kami hanya melaksanakan,” terangnya.

Ia menambahkan, bahwa memang ada kekhawatiran akan terjadi gejolak. Karena sesuai data, terdapat kurang lebih 1.200 tenaga administrasi yang juga terdata dalam K2. Mereka (tenaga administrasi) juga meminta untuk diprioritaskan dalam perekrutan P3K. Tetapi, tidak sesuai dengan petunjuk pusat. Karena hal tersebut bukan kebijakan daerah melainkan kebijakan pusat.

“Karena pada tahap pertama ini hanya yang dari tiga unsur tadi yakni tenaga guru, penyuluh dan tenaga kesehatan,” tutup Saiful.

Reporter: Zoel Fahry
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas