Home Palu Jembatan IV Tinggalkan Utang Miliaran

Jembatan IV Tinggalkan Utang Miliaran

78
SUDAH DIBERSIHKAN - Beginilah kondisi dari Jembatan Palu IV yang ambruk setelah diguncang gempa dan diterjang tsunami pada 28 September lalu. (Foto: Antara Foto/ Mohamad Hamzah/ wsj)
  • DPRD Kota Palu Anggarkan Pembayaran Rp14 Miliar

Palu, Metrosulawesi.id – Jembatan Palu IV yang ambruk diguncang gempa dan diterjang tsunami pada 28 September lalu, ternyata masih meninggalkan utang yang jumlahnya miliaran rupiah. Utang yang harus dibayar Pemkot Palu itu diduga mencapai puluhan miliar, karena terdiri atas pinjaman pokok ditambah bunga 100 persen.

Pihak PT Global Daya Manunggal telah melayangkan surat tagihan utang tahap pertama ke Pemerintah Kota Palu untuk melunasi utang pembangunan Jembatan IV tersebut. Dalam surat tagihan utang tertanggal 7 Januari 2019 tersebut, Pemerintah Kota dimohon membayar sebesar Rp16,4 miliar lebih termasuk pajak. Pemerintah Kota Palu diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran hingga 31 Januari 2019.

Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae membenarkan adanya penganggaran untuk pembayaran sisa utang pekerjaan jembatan IV Palu tersebut. DPRD telah menyetujui penganggaran pembayaran tersebut melalui mata anggaran 2019. Namun anggaran yang telah ditetapkan untuk pembayaran utang tersebut sebesar Rp14 miliar.

Untuk APBD 2019 itu adalah utang sisa yang belum dibayarkan. Karena pemerintah Kota dianggap tidak perlu dulu didahulukan untuk pembayaran tersebut. Pihak ketiga (perusahaan) merasa dirugikan sehingga mereka melakukan gugatan karena merasa haknya tidak diberikan.

“Yang jelas Rp14 miliar yang dianggarkan sekarang di APBD 2019,” ungkap Ketua DPRD Ishak Cae beberapa waktu lalu.

Dia merinci, pembayaran sisa utang pekerjaan Jembatan IV yang juga dikenal dengan sebutan Jembatan Ponulele itu seharusnya dilakukan sejak pekerjaannya selesai sejak beberapa tahun silam. Namun Pemerintah Kota Palu pada saat itu menunda pembayarannya, karena dianggap tidak terlalu penting. Sehingga pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum.

“Seharusnya dulu dibayar oleh pemerintah, tapi karena tidak dibayar mereka menggugat pemerintah kota lewat BANI (Badan Abitrase Nasional Indonesia,red). Ternyata kalah pemerintah kota. Setelah kalah Walikota melakukan perlawanan hukum sampai kasasi. Sampai di MA itu ternyata pemerintah kota juga kalah. Jadi berdasarkan putusan MA itu pemerintah kota harus membayar sisa utang Rp14 miliar plus bunga,” kata dia.

“Karena pemerintah kota tidak berani untuk membayarkan bunga itu, sehingga didahulukan dulu pokok. Sisa bunga ini nanti dibayar setelah mendapat petunjuk bahwa sesungguhnya yang dibayar bunga itu apakah setelah putusan BANI atau setelah putusan MA. Ini yang belum terjadi kesepakatan,” terang Ishak.

Sementara itu, puing-puing sisa jembatan yang masih tersisa rencananya akan dilelang oleh pemerintah Kota Palu. Namun saat ini sisa-sia infrastruktur jembatan masih diamankan di Kelurahan Layana, oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebagian lagi masih berada di bawah Sungai Palu, belum terangkat sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami penyebab ambruknya jembatan tersebut.

“Rencana mau dilelang, masih sementara menyusun jadwal pelelangannya. Karena tentu sesuai mekanisme yang ada, itu (mekanisme pelelangannya) bukan berada di PU, tapi di Aset Kota,” jelas Kepala Dinas PU Kota Palu Iskandar Arsyad, Selasa 29 Januari 2019.

“Memang untuk pembayaran itu bertahap, karena yang ditagih awal itu untuk sisa utang pokok. Sementara bunga utangnya juga cukup besar, bunganya 100 persen,” kata dia menambahkan.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here